Wasekjen Hipmi PB : Paket Pembinaan Bagi OAP Tahun 2022 Harus Merata dan Dipercepat Pembagiannya

MANOKWARI, gardapapua.com — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPD HIPMI Papua Barat, Novie Marani memandang perlu ketegasan dan kebijakan di Tahun 2022 dalam hal pembinaan bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP), oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait pembagian Paket Pekerjaan PL haruslah lebih transaparan dan merata pembagiaannya.

Kepada gardapapua.com, selasa (14/12/2021), Novie Marani menyebutkan, pasca tak adanya penyusunan Perubahan APBD 2021, dan justru telah ditetapkannya pengesahan APBD tahun 2022, beberapa waktu lalu dalam rapat Paripurna bersama jajaran DPRD Provinsi Papua Barat, mestinya Pemerintah Papua Barat pada tahun 2022 mendatang terlambat.

“Kami mengapresiasi niat bapak Gubernur dalam hal keseriusan dalam pembinaan ini. tetapi waktunya jangan sampai di akhir tahun baru dibagikan. dan kami berharap paket pembinaan inipun sangat harus dinaikan pagu nya, minimal Rp. 250jt perpaketnya,”Ucap Novie Marani

Tentu dalam hal merealisasikan penyerapan anggaran tersebut secara bijak, dan arif, serta tentu berpihak kepada masyarakat. Agar pembagian Paket Pembinaan Bagi OAP, sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah yang optimal, transparan, dan akuntabel, kiranya semakin diseriusi dan diimplementasikan dengan baik.

” Kami berharap kedepan paket – paket pembinaan atau PL untuk OAP sebagaimana pembagian pembinaannya berada di tingkat Pemprov Papua Barat agar nanti dalam pembagiannya tidak terlambat lagi. Apalagi ini tidak ada APBD perubahan, langsung masuk menjalankan program APBD 2022 sebagaimana sudah ditetapkan, agar tidak ada alasan lagi Pemprov melalui OPD – OPD terkait itu segera menyusun pembagian Paket PL itu secara merata dan transparan. Supaya bisa dijalankan paling tidak di bulan empat (April,red) atau atau bulan lima (Mei,red),”Desak Novie Marani.

Novie menilai, bahwa jangan karena sebuah kepentingan dan unsur muatan politik lainnya, berdampak pada pembinaan kepada masyarakat yang notabane adalah para pengusaha lokal atau asli papua.

” Kami kadang kasian, setiap tahun para kontraktor OAP harus menunggu sebuah kepastian. dan orang dinas sendiri sampai harus lembur untuk prose pembagian paket pekerjaan PL bagi OAP. Sehingga dari setiap pengalaman – pengalaman yang sudah dilalui, tahun 2022 mendatang jangan lagi ada ribut – ribut atau palang – memalang karena pembagian paket pekerjaan PL yang tidak transparan, atau sudah di ujung waktu baru dibagikan. Ini tidak sehat, dan pasti berdampak pada realisasi anggaran belanja yang tidak profesional,”Paparnya

Tujuan dilakukan secara transparan sejak awal tahapan pengusulan program sehingga dapat mengakomodir pengusaha asli Papua, Harap Marani, agar penjabaran dari Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat dilaksanakan secara konsekuen.

“Sehingga kami tidak harus saling kejar dengan pemerintahan. Intinya pembagian paket pekerjaan melalui mekanisme PL bagi OAP di setiap OPD harapannya berjalan secara transaparan, dan dapat dikerjakan oleh para pelaku pengusaha – pengusaha Lokal Asli Papua sesuai waktu. Agar hasil pekerjaannya dapat seimbang dan hasilnya pasti bagus, demi menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat,”Tandasnya. [Ian/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *