HUT RI Sudah Ke-76, Bantuan Dana Studi Rutin Mahasiswa Bintuni Belum di ‘Merdekakan’

TELUK BINTUNI, gardapapua.com – Sehari sesudah Warga Negera Indonesia dan seluruh jajaran perangkat Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni baru saja merayakan HUT Kemerdakaan Republik Indonesia ke -76, pada tanggal 17 Agustus 2021, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni pada Rabu (18/8/2021) kembali menggelar aksi demo damai, mempertanyakan Hak mereka tentang bantuan dana studi rutin yang sejak tahun 2020 hingga di tahun 2021 belum dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Teluk Bintuni alias belum di ‘Merdekakan‘.

Aspirasi itu disampaikan mereka para mahasiswa/i didepan halaman gedung sementara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, bertempat di ruko panjang Jl. Raya Bintuni, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sungguh miris, dalam aksinya, mereka mempertanyakan bantuan pendidikan studi rutin, yang dari tahun 2020 hingga ditahun 2021 bulan kedelapan (Agustus,red), yang tak kunjung diberikan kepada mahasiswa/i asal Teluk Bintuni yang berstatus resmi melaksanakan pendidikan diluar daerah, pada sejumlah universitas perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri disejumlah kota studi yang tersebar di beberapa daerah di indonesia.

Mereka juga meminta pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni untuk dapat menghadirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk melalui pihak terkait guna memberikan penjelasan terhadap dana bantuan pendidikan studi rutin yang diduga ada unsur kesengajaan dalam pendistribusiannya kepada para Mahasiswa/i diseluruh kota studi diindonesia.

Kepada sejumlah awak media, Kordinator lapangan (korlap), Paskalis Ogoney mengatakan, bahwa tujuan dan prioritas aksi yang mereka lakukan adalah untuk mempertanyakan kepada pemerintah daerah Teluk Bintuni terkait dengan anggaran bantuan bagi mahasiswa yang tak kunjung di berikan dari tahun 2020-2021, serta kuat dugaan ada beberapa jumlah data mahasiswa yang anggarannya diduga sengaja dihilangkan.

“Prioritas kami Mahasiswa/i meminta agar Pemda teluk bintuni terbuka atas jumlah data penerima bantuan. Karena kami duga ini ada data yang sengaja dihilangkan. Jadi anggaran sebesar dikemanakan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ini yang akan kita kawal masalah ini sampai tuntas. Nanti hari Jumat pada pertemuan di hari jumat kita akan pertanyakan dan ingin melihat kejujuran pemerintah daerah,”Papar Paskalis Ogoney

“Harapan kami, kami tetap dijalan yang satu dan akan perjuangkan apa yang menjadi hak kami,” Tambah Paskalis Ogoney selaku Korlap Aksi.

Senada menambahkan, selaku Sekertaris Umum Aliansi Mahasiswa, Mius Orocomna mengungkapkan, bahwa maksud dan tujuan pihaknya datang di DPRD adalah untuk menyampaikan agar supaya pemerintah bisa memperhatikan mereka mahasiswa asal teluk bintuni secara serius dan jujur.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Simom Dowansiba, didampingi beberapa anggota turut menerima langsung aspirasi para mahasiswa dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan audensi.

Dia lalu mengakui, bahwa selaku ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dirinya baru mengetahui persoalan terkait bantuan pendidikan yang belum di berikan selama 2 tahun berjalan ini. Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi ini.

“Kami akan teruskan ke Bupati dan Kabag Kesra dan Asisten I agar mau tidak mau suka dan tidak suka hak mahasiswa/i harus segera diselesaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada adik – adik Mahasiswa yang telah datang menyampaikan aspirasinya,”Ungkap Simon Dowansiba

“Saya terima aspirasi ini dan atas hal ini nanti kita akan segera tindak lanjuti. Saya harap ada perwakilan Mahasiswa yang mau audensi dan menyampaikan persoalan selama 2 tahun biaya rutin bantuan ini bel. Dibayarkan sepenuhnya kepada adik – adik mahasiswa,”Lanjutnya menambahkan

Adapun akhir dari Aksi tersebut, para Mahasiswa lalu mendapatkan jawaban bahwa pada hari jumat (20/8) mereka akan melanjutkan pertemuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Teluk Bintuni, Kabag Kesra, BPKAD dan pihak terkait untuk bagaimana menindaklanjuti aspirasi mahasiswa/i.

Dimana jikalau tidak bisa menghadirkan pemerintah daerah untuk menjawab tutuntan mahasiswa yang telah melaksanakan aksi demo damai ini, maka para mahasiswa akan menduduki halaman kantor DPRD sampai jawaban dan tuntutan mereka dipenuhi, sebagaimana harapan mereka sebagai generasi penerus pembangunan di Teluk Bintuni kedepannya. [DM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *