Politisi Insos Papua Ini Sebut Konflik Papua Harus Lewat Dialog, Militer Bukan Solusi
JAKARTA, gardapapua.com – Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) DPP PAN Rosaline Irene Rumaseuw berpandangan bahwa pendekatan militer bukan solusi utama penyelesaian masalah Papua. Politisi PAN itu mengatakan pendekatan militer di Papua akan menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga Indonesia maupun terhadap aparat TNI-Polri.
Menurut Rosaline Rumaseuw, yang juga adalah Insos Papua Kelahiran Biak ini menuturkan, bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini. Rosalinw pun mencontohkan, keberhasilan upaya dialog dan rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka/GAM yang dilakukan pemerintah di Aceh dan nyatanya berhasil.
“Kalau di Aceh bisa dengan pola dialog, kenapa kok di Papua tidak dilakukan pola yang sama??? Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin karena saya orang Papua, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung sana akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua,”Ujar Rosaline kepada wartawan di, Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Pendekatan keamanan dengan mengedepankan pendekatan militer di Papua menurutnya telah dilakukan ketika masa Orde Baru untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Namun hal tersebut justru tidak menyelesaikan persoalan. “Kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan Paniai (2014) dan terakhir Wamena (2019) menjadi bukti bahwa pendekatan militer ternyata menciptakan siklus kekerasan tanpa akhir dan jangan membuka luka lama, kita sakit,”Tutur Rosaline dalam keterangannya.
Rosaline menambahkan masalah KKB/OPM tidak akan selesai jika akar masalah Papua tidak terselesaikan secara tuntas. “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua harus serius memenuhi kebutuhan standar minimal untuk kesehatan, pendidikan sampai level menengah atas, kesejahteraan dengan menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen, kemudian komunikasi setara Jakarta Papua,”Ucap Wasesjen PAN asal Papua ini.
Selain pendekatan berbasis kesejahteraan, pemerintah menurutnya perlu melakukan pendekatan kedua yakni deradikalisasi dan deideologi gerakan Papua Merdeka. “Dengan cara melibatkan BNPT yang sudah berpengalaman dalam penanggulangan terorisme untuk Papua terjun ke kantong-kantong ideologisasi Gerakan Papua Merdeka di dalam dan luar negeri. Ideologi Papua Merdeka harus diubah menuju nasionalisme NKRI harga mati,”Katanya
Menurut Wasesjen DPP PAN, pada dasarnya masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan ini terus berlanjut dan tidak berkesudahan. Yang dikhawatirkan adalah, kekerasan ini akan berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya.
“Inilah pentingnya dialog. Karena dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan merubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk,”Terangnya. [Tim/Red]
