BKKBN Papua Barat Siap Lakukan Pendataan Keluarga Serentak 2021, Ini Target dan Sasarannya

MANOKWARI, gardapapua.com —- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat siap mendata Kepala Keluarga yang tersebar di 12 kabupaten/ 1 kota di daerah Provinsi Papua Barat.

Demikian hal ini diungkapkan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yorollo, saat di dampingi kepala Bidang Avokasi dan informasi pelatihan dan Pengembangan Provinsi Papua Barat dan beberapa petugas pendata BKKBN Provinsi Papua Barat usai melaksanakan kunjungan ke Kediaman Gubernur Papua Barat kamis 1/4/2021 di Mandopi Distik Manokwari Utara.

Dijelaskan, bahwa tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021 adalah untuk memotret kondisi keluarga Indonesia saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas.

” Target di papua barat 210.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 12 kabupaten /1 kota di Papua Barat dapat terdata baik di provinsi papua barat. Berkaitan dengan itu, saya menghimbau seluruh elemen lapisan masyarakat di Papua Barat untuk dapat mendukung dan mau menerima petugas pendata di lapangan, dengan cara menyediakan waktu karena pendataan ini penting sebagai awal mendukung setiap proses perencanaan dan langkah pembangunan di daerah baik ditingkat provinsi dan daerah se-kabupaten/kota di Papua Barat, tetapi juga secara nasional,”Imbau Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yorollo.

Adapun tepat di tanggal 01 April 2021, pendataan keluarga dilakukan secara nasional serentak di seluruh indonesia termasuk kita di Provinsi Papua Barat.

“Sehingga kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, mengawali pelaksanaan pendataan keluarga ini dimulai dirumah kediaman Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,”Ungkapnya

Melalui prosesi pencanangan awal kegiatan pendataan keluarga di Provinsi Papua Barat yang akan berlangsung selama dua bulan terhitung 01 April 2021 – 31 Mei 2021, maka di pastikan kegiatan yang dilaksanakan di setiap daerah kabupaten/kota juga dapat maksimal.

“Hari ini juga di 12 Kabupaten/ 1 Kota Lainnya serentak juga mengawali pendataan keluarga di rumah – rumah para Bupati /Walikota. Dan selanjutnya proses pendataan akan berlangsung ke rumah – rumah masyarakat oleh tim pendataan penyuluh lapangan kami di setiap daerah,”Ujarnya

Adapun Harapannya adalah selain Gubernur dan Kepala – Kepala Daerah yang telah memberikan contoh, semua pejabat jajaran Forkopimda baik ditingkat Provinsi dan se-kabupaten / kota di daerah juga agar dapat mendukung dan turut terlibat langsung mengawal prosesi pendataan ini.

Selain itu, sasaran pendataan ini adalah kepada Keluarga dan Keluarga Khusus. Sehingga dengan adanya pendataan ini akan memperoleh satu data Basis Keluarga yang akan dilaksanakan dasar mendukung peningkatan program pemerintah tentang kesejahteraan keluarga berencana baik yang ada di daerah, dan pada wilayah kabupaten/kota maupun secara nasional.

“Selain pendataan keluarga yang kami lakukan, bersamaan juga pendataan stunting. Jadi ada indikator yang melalui proses pendataan keluarga ini harapannya bisa kami peroleh. Sehingga dengan telah terkumpulnya data ini nanti dapat membantu instansi kesehatan juga terkait pengawasan dan pelayanan lebih lanjut di faskes – faskes pelayanan kesehatan,”Sebutnya

Tim pendataan ini berjumlah 1.300 petugas pendata yang merupakan para kader program dari BKKN yang selama ini mendukung pelaksanaan program di lini lapangan.

Setidaknya ada tiga indikator yang menjadi pilar yang dilakukan oleh BKKBN. Yaitu, Kependudukan tentu berkaitan dengan Data Keluarga, Keluarga Berencana (KB) sasarannya mencakup mereka pasangan usia subur yang masih menggunakan alat kontrasepsi, dan selanjutnya adalah pembangunan pembinaan keluarga.

“Selain itu juga adalah tentang stunting. Jadi petugas dilapangan akan melakukan pengecekan terkait tinggi dan berat anak atau Ibu dan Balita, seeta pencataan pemberian ASI kepada Balita,”Paparnya

Setelah pendataan keluarga dilakukan selama dua (2) bulan ini pihaknya akan melakukan evaluasi dan desiminasi terlebih dahulu kemudian melaporkan kepada pemerintah provinsi papua barat, dalam hal ini langsung kepada Bpk. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Sama halnya untuk tingkat kabupaten/kota.

“Diharapkan agar para pimpinan daerah dapat menggunakan data ini untuk mendukung perencanaan program kependudukan selama 5 tahun kedepan,”Tukasnya. [Tim/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *