Karena Pandemi, Usulan Program APBN Senilai Rp. 12 Miliar Belum Terealisasi di Kep. Yapen.
MANOKWARI, gardapapua.com — Program kelanjutan pembangunan terminal perhubungan laut yang bersumber dari APBN, di Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan program tersebut bisa terlaksana kembali pada tahun tahun 2022 mendatang.
Hal ini setelah sebelumnya harus tertunda akibat dampak refocusing anggaran untuk penanganan pandemi wabah Covid-19.
” Terkait Pembangunan Terminal Perhubungan Laut ini, memang kita sudah minta beberapa kali dari tahun lalu tapi karena pandemic covid -19, dari kementerian perhubungan menunda untuk dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang,”Kata Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, saat diwawancarai gardapapua.com, ketika dirinya berada di Pulau Mansinam, Jumat (26/3/2021).
Bupati kesempatan itu berharap, agar ditahun 2022 program usulannya tidak lagi tertunda untuk kesekian kalinya, yang mana pihaknya selaku pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait selalu berupaya agar penataan pelayanan transportasi laut didaerahnya semakin lebih baik, dan tentu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami harap tahun 2022 sudah bisa. Mengingat usulan kami ini, telah kami sampaikan kepada Kemenhub sejak tahun 2020. Dimana harapan kami saat itu bisa terakomodir di tahun 2021 ini, hanya saja karena wabah pandemi covid-19 dan terjadi sejumlah pemangkasan anggaran program anggarannya kembali tertunda,”Cetusnya.
Namun demikian, Dia tetap bersyukur, bahwasannya target kementerian perhubungan bukan saja untuk peningkatan pembangunan terminal pelabuhan laut serui, tetapi juga terhadap pembangunan dua dermaga fery nantinya. salah satunya terletak ditanjung andey, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Jadi ini skemanya bantuan kementerian perhubungan tapi melalui Provinsi Papua. Kita doakan agar pandemi covid ini cepat berakhir agar alokasi dana bisa fokus di semua sektor pembangunan, sehingga sektor pembangunan fisik untuk mendukung pelayanan masyarakat ini bisa didukung sepenuhnya oleh kementerian,”Harapnya
Sembari membeberkan, bahwa usulan besar anggaran yang dibutuhkan pihaknya dalam menopang sektor pembangunan tersebut adalah senilai Rp. 12 Miliar.
” Tapi nanti putusannya itu ada di Kementerian Perhubungan, kita daerah hanya bisa sebatas pengusulan, dan tetap optimis ini semua untuk menopang kesejahteraan masyarakat,”Tukasnya. [Ian/Red]
