Geruduk Kantor DPRD, Begini Aspirasi Aliansi Peduli Raja Ampat
WAISAI,gardapapua.com — Puluhan masa, kamis (9/7/2020) melakukan aksi demo dan menuntut DPRD Raja Ampat menyikapi sejumlah persoalan yang terjadi di kabupaten Raja Ampat.
Aksi demo yang digerakan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (AMPERA), itu dengan menggeruduki halaman kantor DPRD Raja Ampat,Jln.Moh Taesa.Kelurahan Sapordanco, distrik waisai kota, Kabupaten Raja ampat, dengan membawa sejumlah aspirasi.
Aksi terpantau berjalan damai, walaupun sempat terjadi gesekan antara demonstran dan sejumlah masa yang menyaksikan berlangsungnya Aksi demo AMPERA hingga menuai adu mulut.
Kordinator Aksi lapangan (Korlap) Abraham umpain kesempatan itu menyampaikan, bahwa maksud mereka melakukan aksinya, yaitu melihat dari sejumlah laporan pengesahan dokumen LKPJ Bupati TA 2019, dan DPRD Kabupaten Raja Ampat.
Dimana seharusnya DPRD Raja Ampat melakukan penolakan Pengesahan dokumen LKPJ Bupati TA 2019 namun karena ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai, sehingga LKPJ ini dinilai gagal.
“Jadi menurut kami pengesahan LKPJ ini gagal. jika dipadukan dengan bukti pelaporan sasaran kegiatan fisik dilapangan,” Ujarnya
Maka dengan itu, abraham menyebutman, bahwa melalui kegiatan aksi di Kantor DPRD Raja Ampat, diharapkan dapat sebagai upaya mentutut agar pemberdayaan kekhususan kepada orang asli papua, dari dana Otsus dapat di prioritaskan kepada masyarakat.
Kemudian Ampera juga mendesak DPRD segera membentuk PANSUS mengawasi dana OTSUS, dan dana Covid-19 di Raja Ampat, agar sesuai peruntukannya.
Dalam aksinya juga membacakan tuntutan lainnya yaitu, dana OTSUS Mulai Tahun 2017-2020 gagal di Raja Ampat, dan PT Klanafat yang diduga telah merugikan masyarakat pemilik hak ulayat di kampung yensner.
Tidak hanya itu, Abraham juga menanggapi beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, sehingga aspirasi dari aksi ini, merupakan bagian dari memperjuangkan keadilan dihadapan para Anggota DPRD Raja Ampat.
” Diantaranya tuntutan kami juga menyangkut Pengoperasian PT Gag Nikel diduga merugikan masyarakat, dan diduga telah terjadi konspirasi antara Pemda Raja Ampat. Juga Pembangunan Normalisasi Kali, Anggaran Rehab Tuggu Selamat datang, dugaan Kasus korupsi Saptic Tank, Serta Kasus Pungli dishub Raja Ampat yang didesam agar kasus-kasus ini di usut sampai tuntas.
Sementara itu, menanggapi aspirasi aksi masyarakat, Ketua DPRD Abdul Wahab Warwey menyampaikan bahwa kepada aksi masa bahwa tuntutan yang telah di suarakan AMPERA, seperti Dana otsus BUMD dan beberapa kasus lainnya, akan diterima dan di bahas lebih lanjut.
Sebab menjadi kewajiban DPRD Raja Ampat untuk itu menyangkut aksi yang merupakan poin-poin aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti.
“Kami juga sampaikan bahwa untuk BUMD sendiri telah menjadi fokus utama baik BUMD yang hari bahkan yang lalu,” Ungkapnya
Kemudian kasus lain seperti minyak gas pulau 2, hingga saat ini masih menuai sejumlah pertanyaan bersamaan dugaan kasus penyelewengan anggaran saham persiram Raja Ampat.
“Jadi jangan mengejar hal-hal yang masih samar-samar terus baru barang yang sudah nyata contohnya hari ini Mantan Ketua DPRD Raja Ampat Inisial HW Tersangka Kasus BUMD namun hari ini kita tidak tau rimbahnya. oleh karena itu, kita harus pastikan dulu. Sebab bicara tersangka pastinya 95 Persen Positif itu yang kita kejar terus,”Jelasnya
“Jadi adik-adik yang tadi Demo sudah tepat karena disinilah tempat menyampaikan aspirasi tuntutan. dan menurut kami langkah baiknya bagian dari rasa cinta kita terhadap adik-adik kita,”Paparnya
Lanjut warwey, dimana yang terpenting dari sejumlah desakan atau tuntutan macam ini baiknya di bicarakan semua menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.
“Setidaknya agar informasi yang diperoleh dibicarakan bersama, sehingga tidak membias,”Tukasnya.
Namun demikian, secara pribadi, Ketua DPR Abdul Wahab Warwey menginginkan agar Anggota DPRD Fraksi Demokrat akan membentuk Pansus, guna mentelaah lagi sejumlah aspirasi yang masuk guna ditindaklanjuti, bila benar adanya dugaan penyelewengan.
“Itu permintaan saya, namun tentu kita semua butuh kesepakatan dari anggota DPR lainnya,”Pungkasnya [DM/RED]
