Aspirasi RakyatDaerahGarda TambrauwSudut Pandang

IMT Makassar Tolak Pendirian Kodim Di Tambrauw

TAMBRAUW, gardapapua.com — Ikatan Mahasiswa Tambrauw kota studi Makassar menyatakan sikap, untuk menolak Pendirian Kodim 1810/tambrauw.

Hal ini disampaikan, Nimbrot Yeblo selaku Ketua Asrama, saat melakukan aksi spontanintas di kontrakan Asrama Mahasiswa Tambrauw-Makassar, Jumat (1/4/2020).

Hal ini melihat ditengah wabah corona virus (covid-19) yang meresahkan belahan dunia dengan jatuhnya ratusan korban jiwa, demikian di indonesia dalam menangani covid-19 maka pemeritah daerah kabupaten tambrauw juga di minta menghentikan semua aktifitas dan mengimbau kepada masyakat untuk tetap di rumah.

Sembari menerapkan physical distancing, social distancing,cuci tangan, pakai masker untuk memutuskan mata rantai wabah corona virus.

” Kami kaget mendengat di tengah wabah covid ini, justru rencana peresmian kodim 1810/tambrauw yang berlokasi di wembru sausapor, kabupaten tambrauw yang sementara mengunakan kantor dinas perhubungan sebagai kodim sementara, akan di laksanakan. Kami menyatakan tolak,”Ujarnya

Ada pun poin penolakan pendirian kodim tambrauw oleh Ikatan mahasiswa tambrauw di makassar antara lain :

1. Tambrauw bukan daerah konflik besar masyarakat tempatan hidup rukun damai.

2. Ada masalah antara masyarakat namun diselesaikan secara adat setempat.

3. Pemerintah fungsikan lembaga-lembaga masyarakat adat.

4. Yang paling penting dibuhtuhkan tenaga medis, tenaga guru, konsultan pertanian, peternakan bukan membagun kodim dengan jumlah anggota TNI yang banyak.

5. Daerah tambrauw merupakan tempat leligi dimana pendaratan injil melalui misioner, zendeling.

6. Hadirnya TNI untuk melindugi korporasi kaum elit dan masyakat kecil akan di tindas.

7. Tidak mau adanya militer, karena nanti kedepannya kekerasan militer terhadap masyarakat tambrauw ( warga tambrauw ) kekerasan militer yang terjadi di daerah papua lainnya seperti di pania, deyai,timika, intan jaya, dan daerah lainnya.

Ikatan mahasiwa tambrauw makasssar menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tambrauw segerah pertimbangkan sebaik-baiknya masukan-masukan dari masyarakat, mahasiwa agar tidak terjadi konflik holizontar di kemudian hari. [Rls/FR/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *