Reses Perdana, Anggota DPRD Yoris Rumbewas Dengar Keluhan Para Guru
WAISAI, gardapapua.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat periode 2019-2024 menggelar Reses perdananya.
Ini dilaksanakan untuk secara langsung menjaring aspirasi masyarakat. Terkait itu, Anggota DPRD Raja Ampat, sekaligus Politisi dari Partai Demokrat, Yoris rumbewas mengatakan, bahwa masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai menjaring aspirasi masyarakat.
Reses yang dilakukan di kampung Rutum Distrik ayau kepulauan, pada selasa (17/3/2020), kemarin, yoris rumbewas lalu mendapati ada seorang guru yakni kepala sekolah SMP Negeri 24 Raja ampat, bernama Mochamad Rochim S.Pd, mengeluhkan gaji pegawai honorer yang sudah memakan waktu 3 Bulan belum di bayar oleh dinas pendidikan Kabupaten Raja ampat.
Sesuai penuturannya, Kepsek SMP Negeri 24 Raja ampat itu menyatakan, bahwa menyangkut dengan keterlambatan gaji para tenaga guru honorer sehingga selaku pimpinan Sekolah telah berupaya mengambil langkah kebijakan meminjamkan dari Anggaran Bantuan Operasional sekolah (BOS), untuk diberikan kepada guru-guru dan Honorer
” Setidaknya uang itu saya kasih pinjam untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti mungkin sabun rinso, dan kebutuhan lainnya yang mendasar, karena mereka sampai sekarang belum terbayarkan gajinya,” Ungkap Rochim.
Ia juga menyampaikan, bahwa kendala yang oleh para guru-guru yang sementara menempati atau bertinggal di Pustu milik puskesmas kampung Rutum, juga telah kehabisan kebutuhan bahan pokok, namun oleh komitmen bersama para Warga masyarakat kampung Rutum membantu dengan mengumpulkan ketersediaan bahan makanan kepada para tenaga guru honorer tersebut.
” Honorer itu tidak ada jatah beras sangat di sayangkan,oleh karena itu langka ini guna membantu meringankan beban yang ada,”Jelasnya
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Raja Ampat Yoris Rumbewas dari komisi (3) III mengatakan, bahwa meski yang menangani masalah pendisikan berada di Komisi I, namun persoalan keluhan yang didapatinya selaku wakil rakyat akan segera melakukan pemanggilan kepada instansi OPD teknis terkait untuk mengetahui terlebih dahulu alur anggaran yang diduga adanya unsur keterlambatan ini.
” Untuk pendidikan di komisi (I) namun persoalan begini menjadi tanggungjawab DPRD. walaupun bedah komisi, saya akan coba untuk segera memanggil BPKAD, Bagian Anggaran terkait dengan Keterlambatan hak-hak seluruh pegawai di Raja ampat, termasuk para tenaga guru honorer yang adalah unjung tombak pendidikan ini,”Pungkasnya. [DM/RED]
