Bawaslu Manokwari Kelola Anggaran Pengawasan Pemilukada Rp.17,5 Miliar
MANOKWARI, gardapapua.com — Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, A. Syors Prawar, menjelaskan, bahwa pihaknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari dalam rangka menyukseskan pemilukada tahun 2020, mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar Rp. 17,5 miliar.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandantanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkab Manokwari bersama KPU beberapa waktu kemarin.
Terkait hibah untuk Bawaslu ini, terang syors, bahwa terkait penggunaannya akan lebih banyak terserap kepada kegiatan sosialisasi. Bawaslu kabupaten Manokwari pada moment pemilukada tahun 2020 ini berkomitmen untuk melakukan sasar langsung atau jemput bola menyambangi masyarakat untuk bersama menanamkan pemahanan yang baik dan benar terkait pentingnya mewujudkan politik yang dinamis dan demokratis.
” Untuk Bawaslu Kabupaten Manokwari sesuai penandatangan LPHD kami mendapatkan Rp. 17,5 Miliar. Dengan jumlah satker yang diperuntukan untuk operasional dan pengawasan kami yakin bisa melaksanakan tugas pengawasan sesuai target dan tupoksi kami,”Ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, A. Syors Prawar, (8/1/2020).
Dia menuturkan, anggaran pengawasan yang disepakati bersama pemda di bawah nilai yang diusulkan Bawaslu. Semula pihaknya mengusulkan biaya Pilkada sebesar Rp.23 miliar. Namun setelah dilakukan efisiensi ulang, akhirnya disepakati diangka Rp.17,5 miliar.
Hal tersebut diakuinya sesuai dengan kemampuan Anggaran daerah. Maka sesuai kesepakatan bersama, bawaslu mendapatkan alokasi anggaran pengawasan Rp. 17,5 Milyar.
Dengan anggaran yang ada, Syors berharap dalam palaksanaan pengawasan bukan berarti beban ini ditimpahkan ke Bawaslu, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkerja sama dengan bawaslu sehingga langkah-langkah awal dalak mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik sudah dilakukan sejak dini.
” Anggaran hibah bersumber dari APBD akan digunakan semaksimal mungkin membiayaai pelaksanaan Pilkada, Dimana dalam tahap APBD-P tahun 2019 kemarin, kami telah mendapatkan kucuran awal realisasi sebesar Rp. 1 miliar dan pada tanggal 10 Januari 2020 kita akan menerima pencairan anggaran tahap II sesuai kebutuhan,”Tutupnya. [TIM/RED]
