Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Matawolot Diduga Terbengkalai, Kadis PU Provinsi PB Bungkam
SORONG, gardapapua.com — Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Matawolot yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Provinsi Papua Barat, diduga terbengkalai tahap 100% penyelesaiannya.
Dimana, kondisi proyek Jaringan irigasi tersebut diduga tidak bisa dituntaskan Oleh kontraktor pemenang tender PT. Tiga Bidadari Karon, sesuai waktu hari kalender yang ditetapkan 150 hari kalender pada kontrak yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat(011.A/KONTR/24.07-SDA/600/2019).
Hal tersebut terlihat dari hasil pantauan sejumlah awak media dilapangan, saat melakukan kunjungan pada lokasi proyek dikelurahan Matawolot Distrik Salawati, Kab. Sorong tersebut usai mendapat informasi masyarakat, pada selasa, (7/01/2019).
Dari hasil pantauan awak media dilokasi proyek, terlihat kegiatan baru berjalan kurang lebih hanya sekitar 30 sampai 40 persen, dengan kondisi jaringan irigasi yang dibangun dengan posisi yang belum terhubung alias masih terpisah satu sama lain.
Tidak hanya itu terlihat kondisi dasar beton untuk membendung yang nantinya digunakan untuk mengaliri air kekawasan irigasi juga terlihat baru mencapai 30% dengan kondisi beberapa sisi dasar juga yang belum terisi beton.
Kondisi ini, mendapat sorotan dari salah satu tokoh Pemuda Moi, Jhon Malibela, yang bersama sejumlah awak media sorong. Menurutnya, jika kembali pada juknis atau berdasarkan Peraturan presiden (Pepres) No 141 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus Fisik Tahun 2019, Dimana Kebijakan DAK Fisik untuk bidang irigasi diarahkan untuk mendukun sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015- 2019 dan Nawacita yaitu untuk mendukun prioritas Nasional kedaulatan pangan.
“Penggunaan dana DAK dalam kegiatan fisik didaerah harus mempunyai plening yang matang mengingat Ini merupakan program prioritas yang secara teknis tertuang dalam pepres No 141 Tahun 2018,”Ujar Jhon Malibela.
Lanjutnya, terkait hal itu, mestinya pemerintah dapat melihat jeli segi pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan berdasarkan hal lainnya yang hanya menghamburkan uang rakyat.
“Jangan asal melihat lahan yang kosong dan membuat kegiatan tanpa melihan aspek-aspek pendukun seperti faktor pendukun dan tingkat kebutuhan agar proyek tersebut kedepan tidak mubazir(sia-sia),”Tegas Jhon Malibela.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait proyek tersebut Via Pesan WhatsAap, di nomor +62 813-xx09-05xx, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Herri. G.N Saflembolo, ST.MT., masih enggan memberikan komentar guna menanggapi terkait proyek tersebut, hingga berita ini ditayangkan. [RK/RED]
