Kodim 1801/Manokwari, Gelar Tatap Muka Bersama Komponen Masyarakat
MANOKWARI, gardapapua.com — Langkah bersama dalam menjaga kebhinekaan untuk menciptakan wilayah yang aman dan damai. Kodim 1801/Manokwari dan Polres Manokwari melaksanakan acara tatap muka bersama komponen masyarakat di Aula Makodim 1801/Manokwari Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (28/11/2019).
Acara Tatap Muka tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf J. Lumbantoruan, S.Sos, M.Si dan Kapolres Manokwari AKBP Deddy Foury Millewa. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 113 orang yang terdiri dari Ketua DPRD Kab. Manokwari, Kejaksaan Manokwari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan organisasi Masyarakat. Kegiatan tersebut mengusung tema “ Melalui Silahturahmi Seluruh Komponen Masyarakat Manokwari, Kita Mantapkan Toleransi Dalam Menjaga Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Manokwari Yang Damai, Harmonis dan Bersatu”.
Dalam Sambutannya, Kolonel Inf J. Lumbantoruan, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silahturahmi yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dengan komponen masyarakat. Selain itu, Dandim 1801/Manokwari mengajak untuk bersinergi yang luar biasa terjalin antara TNI, Polri serta Masyarakat yang berkesinambungan selalu Menjaga keamanan dan ketertiban sampai kapanpun dan dimanapun khususnya Kabupaten Manokwari.
Kolonel inf J. Lumbantoruan, S.Sos, M.Si juga menambahkan kegiatan deklarasi ini, aparat berupaya mengajak dan merangkul semua kalangan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. “Ini merupakan agenda kami secara bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Kita bersatu untuk jaga kedamaian ini,”Lanjutnya
Kegiatan Tatap Muka tersebut diakhiri dengan mendeklarasikan damai papua oleh Komponen Masyarakat Manokwari. adapun inti dari Deklarasi Damai adalah Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta Kami menolak keberadaan kelompok separatis yang selalu menghasut masyarakat dan mengganggu situasi keamanan di wilayah Papua Barat. [*/Red]
