Tanggapi Penyelesaian Konflik Papua dan Papua Barat, DPP GMNI Angkat Bicara
MANOKWARI, gardapapua.com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menanggapi proses penyelesaian konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, diminta agar mampu mengedepankan perhatiannya terhadap masa depan generasi muda Papua bukan semata untuk kepentingan segelintir elit Papua.
Demikian hal itu, diungkapkan oleh Yoel Finse Ulimpa, Ketua DPP GMNI, yang juga merupakan putra daerah sekaligus generasi Milenial Papua, melalui kutipan siaran persnya, diterima gardapapua.com, Rabu (11/9).
Yoel Finse Ulimpa, kesempatan itu mengingatkan, bahwa langkah pemerintah pusat harus lebih berhati-hati dalam mengambil sikap dan tindakan agar apa yang seharusnya menjadi tujuan pemerintah tidak terjadi miss komunikasi terhadap masyarakat Papua.
“Himbauan kami tentunya ada perhatian khusus pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan mengutamakan masa depan anak muda Papua”, ujarnya.
Menurut pemuda yang akrab di sapa Bung Yoel ini mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama perwakilan tokoh adat Papua di Istana Negara tidak akan berdampak apa-apa, malah akan menambahkan luka mendalam untuk orang Papua, karena 10 rekomendasi yang dimaksud tidak mewakili aspirasi rakyat Papua keseluruhan.
Dalam pertemuan tersebut harusnya pemerintah mau melibatkan generasi Milenial atau perwakilan Mahasiswa untuk dapat hadir karena gelombang aksi tersebut atas inisiasi pemuda Papua.
“Jangan sampai kekeliruan sikap pemerintah dalam pertemuan tersebut justru menimbulkan gejolak baru berupa aksi protes yang kembali dilakukan oleh sekelompok pemuda Papua”, ungkap Yoel.
Ia menyesalkan langkah Kapolri Tito Karnavian yang belum mampu mengungkap siapa aktor dibalik perusakan bendera Merah Putih dan tindakan rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya pada 16 Agustus lalu. Sehingga, insiden tersebut diterangai memicu aksi massa di Papua dan Papua Barat.
“Sampai saat ini aparat penegak hukum belum mengungkapkan pelaku dan kronologis sesungguhnya terkait insiden perusakan bendera dan juga tindakan kebencian rasisme oleh aparat di Surabaya”, jelasnya.
Yoel mengatakan seharusnya aparat dapat melakukan penegakkan hukum secara jujur dan adil, karena masalah seperti ini bisa terjadi kapan saja dan pasti akan menimbulkan keributan apabila hal tersebut tidak terselesaikan dengan serius. Dia juga mendesak agar aparat membebaskan semua peserta aksi yang ditahan.
Menurut Ketua DPP GMNI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ini mengatakan bahwa aksi yang terjadi di Tanah Papua itu bukanlah aksi settingan atau terdapat intervensi dari pihak lain. Aksi spontan tersebut merupakan aksi solidaritas dari seluruh rakyat Papua atas kekecewaan yang terjadi di tanah Papua oleh karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi disana.
Ia juga meminta agar seluruh aparat keamanan TNI maupun Polri segera tarik mundur pasukannya dari tanah Papua sebab menurutnya Papua bukanlah daerah operasi militer.
“Pemerintah jangan lagi melakukan pendekatan militeristik, karena orang Papua tidak seburuk yang dianggap aparat. Orang Papua juga bukanlah musuh negara. Maka, sebaiknya selesaikan dengan hati”, tegasnya. [Rls/Red]
