Masyarakat OAP di Bintuni Beraksi, Empat Poin Pernyataan Dilantangkan ke Pemerintah
TELUK BINTUNI,gardapapua.com — Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dari semua suku di Tanah Papua, yang berdomisili di distrik Bintuni dan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni melakukan aksi unjuk rasa.
Sama halnya dengan beberapa daerah lainnya di Papua Barat, aksi penolakan terhadap kekerasan dan perkataan rasis yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur yang dilakukan kelompok masyarakat di bintuni itu, bertempat di pertigaan Gedung Merah distrik Bintuni, selasa (20/8) sekira pukul 12.00 WIT.
Sebelum menggelar unjuk rasa di lokasi, masa lebih dulu melakukan longmarch dari lapangan Futsal Cobrilo, kampung lama, distrik bintuni timur, sekitar pukul 10.00 WIT, dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Dari pantauan, massa menyusuri jalan raya sambil menyeruakan kekesalan dan berharap pemerintah papua bersatu untuk tegas menindaklanjuti peristiwa timbulnya tindakan rasisme tersebut.
Dalam aksi tersebut, sebanyak 4 poin pernyataan sikap menjadi tuntutan massa. Pertama, mendesak Pemerintah mengusut tuntas pelaku rasis kata ‘Monyet’ kepada Orang Asli Papua (OAP). Kedua, meminta Pemerintah agar mengembalikan semua mahasiswa/mahasiswi yang ada di pulau Jawa. Ketiga, menjamin keselamatan mahasiswa asal Papua yang ada di pulau Jawa. Dan keempat, membatasi transmigrasi ke Tanah Papua.
Salah satu koordinator aksi, Nomensen Mirino mengutarakan perihal kata ‘Monyet’ yang dilontarkan oknum kepada mahasiswa di Surabaya, pihaknya mendesak Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab secara adat. Pasalnya, masalah penghinaan terhadap harga diri OAP dalam hal ini mahasiswa Papua di Jawa Timur, hanya bisa diselesaikan lewat jalur adat.
Selain itu, Ia mendesak aparat kepolisian agar mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Pihaknya pun mendesak agar dalam waktu singkat, pihak kepolisian sudah menguak siapa oknum tersebut.
“Perlu diketahui bahwa aksi-aksi yang terjadi, karena ada sebabnya. Dan perlu diketahui, bahwa siapapun pasti akan marah kalau harga dirinya diinjak-injak,” tandasnya.
Salah satunTokoh Perempuan, Ani Bauw juga menyampaikan hal yang sama. Khususnya, Dia meminta aparat penegak hukum sesegera mungkin mengungkap oknum yang memicu insiden baik di Surabaya maupun di Malang. Terutama, dugaan pemukulan terhadap 43 mahasiswa di Surabaya.
“Dan soal kata ‘Monyet’, kita harus minta Pemerintah mengklarifikasikan hal itu. Kita tanya sama Pemerintah, apakah kita masih dianggap sebagai manusia dan menjadi bagian dari NKRI. Persoalan penghinaan ini, kita harus selesaikan di Jakarta,”Paparnya
“Kita harus ketemu langsung dengan Presiden supaya masalah ini selesai,”Kata Bauw menambahkan
Seraya berharap tidak ada lagi kata-kata diskriminasi dan rasis kedepan. Sehingga kepada Pemda dan DPRD diminta untuk bersikap.
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop menegaskan, pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti aspirasi massa. Meski begitu, Ia menjelaskan, bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti apabila sudah diterima dari DPRD Teluk Bintuni.
“Aspirasi itu, nanti akan kami terima dari DPRD. lalu, kita tindak lanjuti sama-sama. Nanti harus ada perwakilan dari masing-masing elemen Perempuan, Adat, Masyarakat dan Agama agar berjalan baik. Saya akan segera ketemu bapak Gubernur untuk berkoordinasi,” ucap Wabup.
Hal senada, Ketua DPRD Teluk Bintuni, Buce Maboro mengatakan bahwa pernyataan sikap yang diterimanya, akan dibawa ke Pemprov Papua Barat. Namun, Ia mengaku diperlukan sinergi semua pihak untuk mengawal aspirasi agar sampai tujuan.
“Intinya, Pemda mampu tidak fasilitasi kita. Supaya kita sama-sama bisa pastikan bahwa pernyataan ini tidak berujung di tempat sampah,” lugasnya.
“Mari kita jaga keberagaman yang sudah ada selama ini. Tunjukkan bahwa kita adalah miniatur NKRI yang menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Teluk Bintuni, AKBP. Andriano Ananta, SIK mengaku masyarakat OAP yang menggelar aksi menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Dimana, Kapolres menilai massa mampu menjaga kamtibmas sesuai amanat perundang-undangan.
“Kalian luar biasa,” ucap Kapolres memuji.
Terkait tindakan rasisme yang memicu kemarahan masyarakat OAP, Kapolres menegaskan bahwa dirinya secara pribadi mengutuk keras. Pasalnya, Kapolres berpendapat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang cinta damai, mestinya kata-kata seperti itu tidak harus keluar dan akhirnya memicu permasalahan.
“Saya juga Papua, saya WNI yang cinta damai. Saya mengutuk keras tindakan rasisme terhadap anak-anak Papua kita disana (Jawa Timur). Melalui aksi ini, kita tunjukan kepada mereka diluar sana, kalau kita punya etika,” pungkas Kapolres seraya mengapresiasi massa atas aksi tanpa anarkis.
Sekitar pukul 13.30 WIT, massa membubarkan diri usai menyimak sambutan dari Kapolres. Massa yang mayoritas berjalan kaki membubarkan diri secara tertib. Meski, aktivitas masyarakat di kota Bintuni harus lumpuh selama aksi berlangsung, namun setelah itu seluruh aktivitas masyarakat kembali normal.
Selain para Tokoh dari berbagai elemen dan masyarakat OAP, turut hadir Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, Ketua DPRD Teluk Bintuni, Buce Maboro, Kapolres Teluk Bintuni, AKBP. Andriano Ananta, SIK, Kasdim BKO Ter 1806 Teluk Bintuni, Mayor Inf. Rayner Wajong.
Pantauan dilapangan, Kapolres dan Kasdim turut serta melakukan aksi longmarch bersama massa ke lokasi aksi, hingga menjamin keamanan masyarakat sekitar tetap aman dan kondusif. [KK/Red]
