Sinergitas Lawan KKN, Pemda R4 dan BPS Teken MOU
WAISAI, gardapapua.com — Mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terjadi, Pemda kabupaten raja ampat dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan MOU Survei Penilaian Integritas.
MOU ini disambut baik oleh pemerintah daerah kabupaten raja ampat yang ditandatangani langsung oleh Bupati raja rmpat Abdul Faris Umlati,SE, dan Kepala BPS Raja Ampat, Audi Valentino, bertempat di Auditorium perkantoran bupati, di kabupaten raja ampat, selasa (20/08/19)
Tujuan fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang terus melakukan upaya kerja sama dan sinergitas dengan Lembaga pengawas serta para penegak hukum serta menggandeng Instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik dalam melakukan survey penilaian integritas Pemerintah Daerah, adalah agar capaian pembangunan serta target capaian visi dan misi pemda dapat secara terbuka juga luas dipahami dan diketahui oleh masyarakat.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada BPS yang siap membantu Pemda dalam melakukan Survei kegiatan kerja sebagaimana telah disepakati.
“ Saya berikan apresiasi kepada BPS, Kegiatan ini jadi tanggungjawab kita bersama, siapkan data untuk penilaian dari KPK, kita objektif saja,”Kata Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE.
Ia juga menambahkan dengan adanya MOU ini maka dapat membuka kran kerja sama dalam berbagai sector pembangunan, membangun sinergitas serta menyiapkan data factual dan ter-update untuk perencanaan dan proses pembangunan di Raja Ampat.
Sementara itu, Kepala BPS Raja Ampat, Audi Valentino menyatakan BPS siap membantu Pemda dalam melakukan survey,Berdasarkan permohonan kerja sama yang diajukan Pemda untuk SPI.
“Kami siap bantu pemda khususnya mendata OPD-OPD yang ditunjuk,”Ujar Valentino.
Selanjutnya ia menerangkan teknis pelaksanaannya ada 6 OPD sebagai sampel dan locus survei, di antaranya Dinas Perhubungan, Kesehatan,Dispenda, PTSP, BPKAD, Pendidikan.
“Kami apresiasi bahwa tidak semua Kabupaten melakukan SPI ini, kami lakukan pengumpulan data dan eksport data dan rekomendasinya nanti langsung diberikan KPK,”Kata Valentino.
urvei Penilaian Integritas merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh KPK RI dengan menggandeng Pemda dan BPS.
Sesuai petunjuk KPK ada 40 kabupaten di Indonesia yang akan melakukan survei penilaian Integritas dalam rangka memetakan potensi-potensi kerawanan korupsi. Dan output dari survey ini adalah terbitnya sebuah rekomendasi guna pembinaan lebih lanjut bagi OPD-OPD di Lingkup Pemda.
Turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MOU tersebut di antaranya Asisten Administrasi Umum, Yulianus Mambraku Inspektur Raja Ampat, Muhidin Tafalas, Para Pimpinan OPD dan Staf BPS Raja Ampat. [DM/RED]
