Bupati Tambrauw Tepis Tudingan, Ada Intervensi atau Pemecatan Kepala Kampung Oleh Unsur DPRD

SAUSAPOR, gardapapua.com — Bupati Tambrauw Gabriel Asem menepis tudingan bahwa pergantian beberapa unsur kepala dan sekretaris kampung di Wilayah pemerintahan kabupaten Tambrauw dikarenakan adanya unsur intervensi langsung oleh pimpinan legislatif atau DPRD setempat.

Kepada para wartawan, Bupati Tambrauw Gabriel menegaskan bahwa hal itu dilakukan telah sesuai Surat keputusan Bupati Tambrauw Nomor 141/105/2018 tentang pengangkatan kepala kampung tanggal 14 Agustus 2018 dan berita acara Pelantikan sejumlah Kepala Karpung dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tambrauw sudah dilakukan secara benar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 54 pelaksanaan pengangkatan sudah dilakukan sesual mekanisme yang sudah ditetapkan dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Jadi disini kami ingin menegaskan bahwa pelaksanaan pergantian dan pelantkan kepala kampung bukan karena intervensi maupun tuntutan bahkan tekanan dari pihak. manapun termasuk dari Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw,” imbuh Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem,SE.M.Si, Selasa (16/7).

Hal ini diuraikan, menyikapi aksi unjuk rasa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Kelompok Solidaritas Mahasiswa, Pemuda Tambrauw Peduli Masyarakat Kaum Tak Bersuara (SMPT-PEMAKTA) di kantor DPD Golkar Provinsi Papua Barat terkait meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw Cosamas Baru soal pergantian sejumlah Kepala Kampung di Distrik Amberbaken pada Kamis lalu.

Menurut Bupati, bahwa Para Kepala Kampung yang di Lantik di Aula Sausapor tanggal 18 Agustus 2018 karena ada beberapa penyebab antara lain, berakhinya masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya mosi tidak percaya dari masyarakat kepada Kepala Kampung sebagai buntut adanya tidak tansparan penggunaan dana desa.

” Dan kesemuanya itu juga melalui mekanisme dengar pendapat dari para Kepala Distrik sebagal perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada di distrik serta kajian Inspektorat Kabupaten Tambrauw,”Jelasnya

Untuk itu isu bahwa Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw akan mengganti Kepala Kampung itu tidaklah benar. Sebab, tidak serta merta bisa dilaksanakan, kerena semua ada aturan yang berlaku terkait proses pergantian, pemilihan dan pelantikan Kepala kampung tentulah sesuai aturan yang berdasar.

” Masukan dari pihak DPRD maupun pihak manapun bisa saja disampaikan kepada Pemerintah Daerah sepanjang itu baik dan benar, namun untuk mau intervensi tidaklah demikian, “Cetusnya

Dimana setiap masukan dari lembaga kontrol yakni legislatif memang diperlukan, agar sinergitas pemerintahan dapat berjalan baik. Sehingga pemerintah daerah akan mengambil langkah- langkah untuk dapat memberikan sanksi kepada kepala kampung yang benar melanggar aturan Karena yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw hanus sesual dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, proses demokrasi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung serta pendampingan oleh bagian Pemerintahan sebelum dilakukan proses pelantikan tentunya sudah melakukan kajian tentang pemilihan kepala kampung yang terkena penggantian.

“Musyarawah secara mufakat ataupun pemilihan kepala Kampung dilakukan secara benar dan sudah sesuai kesepakatan diantara warga setempat dan diketahui oleh aparat Kampung dan Aparat Bamuskam,” tegas Bupati.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan para Aparatur Sipl Negara yang mengabdikan diri di Kabupaten Tambauw tentu sangat berterima kasih terkait adanya kritik ini, karena ini Juga akan manjadi vitamin untuk menuju perbakan tata kelola permerintahan yang baik di Kabupaten Tambrauw.

“Tentunya proses demokras tidak menguntungkan semua pihak apalagi semua orang tetapi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di semua Kampung di semua kampung di Kabupaten Tambrauw tidak boleh terhenti dan harus terus berjalan seterusnya,”Imbuh Bupati. [FR/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *