LBH-Gerimis Desak Kapolda Rodja Instruksi Tipikor Audit Pembangunan Aula KPU Bintuni
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Rudolf Albert Rodja diminta untuk tegas menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Bintuni terhadap penyalahgunaan anggaran negara, khususnya dalam mengawal sejumlah pembangunan gedung publik.
Ini diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH – Gerimis) Papua Barat Yosep Titirlolobi melalui siaran press realesenya saat menghimpun rangkaian informasi masukan masyarakat yang turut prihatin terhadap dugaan penyalahgunaan pembangunan gedung publik salah satunya dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Gedung Aula Kantor Kabupaten Teluk Bintuni.
” Kami pada prinsipnya berpaduan pada informasi keterbukaan publik. Jika benar ada dugaan penyelewengan anggaran pada pembangunan Aula KPU Teluk Bintuni, Kapolda papua barat segera tegaskan kepada Unit tipikor untuk turut memeriksa PPK, PPTK, dan anggaran yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut,”Tegas Direktur LBH – Gerimis Yosep Titirlobi, Sabtu (22/12/2018).
Kesempatan itu juga, LBH – Gerimis berharap adanya saluran keterbukaan informasi dari pihak KPU Teluk Bintuni atas gedung aula kantor KPU Bintuni yang belum setahun dibangun telah roboh seluruh atap tiang penyangganya.
” Ini sangat disayangkan, Atap keseluruhan gedung aula KPU sesuai laporan masyarakat penyangga atap di tengah itu telah ambruk padahal gedung belum lebih setahun di gunakan,”Imbuhnya
Mengingat saat ini menurut Yoseph Titirlolobi, terhadap sejumlah perkara kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kabupaten Teluk Bintuni dinilai masih minim pengungkapan dan penyelesaian kasus – kasus dugaan korupsi lainnya.
” Kalau ada dugaan penyelewengan masa tidak bisa ditindaklanjuti?? Kalau tidak bisa LBH GERIMIS Meminta Kapolda copot Kapolres Bintuni aja mengingat masih banyak perwira Polisi lain yang punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan stetmen kapolri bawah setiap polda atau polres harus punya niat untuk memberikan efek jera dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membawa mereka yang terlibat ke pengadilan Tipikor “Tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD GSBI sekaligus Politisi Partai Solidaritas Indonesia [PSI] Yohanis Akwan, SH meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Perwakilan Papua Barat lakukan audit terhadap pembangunan Gedung Aula KPU Bintuni.
Anis mempertanyakan rusaknya gedung Aula KPU Bintuni sejak sebulan yang lalu. Apalagi, lanjutnya usia gedung tersebut belum genap 2 tahun sejak selesai pembangunannya pada akhir 2017 lalu.
“Itu gedung kan gedung baru, logikanya gempa atau angin ribut baru rusak. Ini trada angin trada hujan, tiba-tiba atapnya rubuh” tegas Anisto.
Ia melanjutkan, kemungkinan ada indikasi pengerjaan gedung tersebut oleh kontraktor tidak memperhatikan kualitas serta mutu alias pembangunannya asal-asalan.
“Asal-asalan itu kontraktor yang kerja. Kalau kerja betul pasti gedung tidak akan cepat rusak to” ucap pria yang terkenal karena militansinya dalam politik jalanan ini.
Ia menyebutkan, isu yang berkembang bahwa pekerjaan pembangunan aula KPU Bintuni turut melibatkan oknum yang juga maju sebagai caleg dalam Kontestasi Pileg 2019, ia berpikir seharusnya hal tersebut menjadi warning bagi pemilih.
“Saya tidak mau langsung terbuka, kalau tidak salah pekerjaan ini juga ada keterlibatan salah satu caleg yang juga maju politik. Iya kalau terbukti ada indikasi kerja asal-asalan, seharusnya oknum tersebut di peringatkan juga dalam internalnya. Tapi lebih utama kan track record nya menjadi referensi pemilih kedepan,”Jelas Anis.
Para perwakilan masyarakat pemuda Kabupaten Teluk Bintuni ini berharap, secepatnya aparat penegak hukum mengusut masalah tersebut. Entah nantinya ada indikasi kelalaian kontraktor dan lain sebagainya, itu urusan belakangan. [ian/mondo]
