Komnas HAM Paparkan Situasi HAM Di Tanah Papua Dalam Sidang Tahunan KWI
NASIONAL, gardapapua.com — Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam sidang tahunan 2018 yang berlangsung di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung, di Jalan Moch. Ramdan, Gedung Pusat Pastoral Bumi Silih Asih Kota Bandung, sejak senin, 5/11/2018 memberikan perhatian pada kondisi HAM Indonesia, khususnya di tanah Papua.
Para uskup seluruh Indonesia bersama Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo, Perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Bambang Bambang H. Widjaja, dan Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi, serta Ketua dan perwakilan Komnas HAM di Papua turut andil kegiatan tersebut.
Sebelumnya, sidang tahunan para uskup hampir selalu berlangsung di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), di Jalan Cut Meutiah, Jakarta Pusat.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dalam kesempatan itu, memaparkan data kekerasan bersenjata di Papua dalam tiga tahun terahir. Menurut Fritz, ada 64 kasus yang mengakibatkan 15 warga sipil meninggal, 4 diantaranya anggota kelompok sipil bersenjata, 9 anggota polri dan 6 anggota TNI yang di tembak oleh sipil bersenjata.
Disampaikan pula situasi pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, juga masih memprihatinkan di Papua dan menguatnya potensi isu intoleransi.
“Komitmen Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menerbitkan peraturan gubernur sebagai payung hukum dalam memberikan perhatian pada korban dan keluarga korban Wasior dan Wamena, belum dituntaskan,” kata Fritz, sebagaimana dilansir dari halaman Komnasham.go.id
Senada, Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM RI ) saat memaparkan kebijakan strategis Komnas HAM dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia serta komitmen pemerintahan resim Jokowi menyatakan, terhadap predikat “rapor merah” yang diberikan Komnas HAM pada pemerintah Jokowi menandakan, lebih pada lambatnya negara dalam menyelesaikan pelaggaran HAM yang berat yang telah disampaikan Komnas HAM ke Kejagung.
Bahkan, telah mendapat dukungan politik Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan lembaga negara terkait beberapa bulan yang lalu.
Sayangnya, komitmen penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua yakni Wamena dan Wasior, justru mendapat respon negatif dari Jaksa Agung.
Ketua Komnas HAM menyebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, lembaga kepolisian paling banyak diadukan ke Komnas HAM tapi justru kepolisian di bawah kepemimpin Kapolri Tito Karnavian justru sangat responsif atas semua rekomendasi Komnas HAM.
“Hal ini menunjukan Polri punya komitmen pada penegakan HAM,” ujar Taufan Damanik.
Sehingga dalam momentum Sidang tahunan para uskup se-Indonesia diharapkan memiliki peran penting untuk mendorong umat berpartisipasi dalam pemajuan HAM dan mendorong pemerintah melaksanakan tanggung jawab penyelesaian HAM di Indonesia.
KWI juga telah memberikan perhatian serius dalam penuntasan dan pemajuan HAM di Papua. Hal ini menjadi agenda gereja Katolik di lima wilayah keuskupan di tanah Papua. (Frits -Melki/red)
