Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Ini Kata Bawaslu Papua Barat
MANOKWARI, gardapapua.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, resmi meluncurkan pemetaan potensi kerawanan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Provinsi Papua Barat.
Hal ini sebagai bentuk melaksanakan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 guna merumuskan strategi mitigasi secara maksimal dan komprehensif.
Demikian hal tersebut terungkap dalam sosialisasi pengawasan partisipatif dan peluncuran hasil pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024, di provinsi Papua Barat. Acara tersebut berlangsung, di Aston Niu Hotel, Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu (31/8/2024).
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Ijie, dalam peluncuran tersebut menyebut Kabupaten Fakfak sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada. “Fakfak rawan money politics, untuk itu kita harus bekerja sama, berkolaborasi, tidak hanya Bawaslu, tetapi bersama-sama mengatasinya,”Ujar Elias.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP, Ketua KPU Papua Barat, perwakilan dari Kodam XVIII/Kasuari, serta berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan.
Bawaslu Papua Barat juga merumuskan Pemetaan Kerawanan berdasarkan identifikasi terhadap 16 Indikator Kerawanan Pemilu 2024. Elias menjelaskan, potensi kerawanan ini mencakup setiap tahapan pemilu dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pemilihan yang aman dan demokratis. Ada empat dimensi utama kerawanan yang diidentifikasi, yaitu dimensi sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat, Menahen J. Sabarofek, menjabarkan 16 indikator kerawanan yang menjadi perhatian dalam Pemilihan 2024. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan anggaran dana hibah, ketiadaan pengawas TPS, sengketa proses pemilu, kekerasan berbasis SARA, politik uang, dan putusan DKPP terkait KPU serta Bawaslu.
Indikator lainnya mencakup rekomendasi Bawaslu terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri, gugatan hasil pemilu, pelanggaran dalam pemungutan suara, penghitungan suara ulang, serta intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.
Setelah peluncuran, Bawaslu Papua Barat juga menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan menghadirkan narasumber seperti Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya, Kapolda Papua Barat Johnny Eddizon Isir, serta Edison Ompe, Sekretaris Kesbangpol Papua Barat. [CR01/RED]
