Butuh Kerjasama Semua Pihak, Selesaikan Masalah Inflasi di Sektor Perikanan Papua Barat
MANOKWARI, gardapapua.com — Sebagai bentuk Inventarisasi Data dan Informasi Program Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, juga terus berkonsentrasi melakukan upaya – upaya terhadap kesejahteraan nelayan.
Terkait akan itu juga, diperlukan kerja sama epik antar semua pihak, menjadi faktor penting agar sektor perikanan dan kelautan dapat terus mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil dan menghadapi tantangan inflasi dengan baik.
Apalagi disebutkan, bahwa harga ikan dipasaran tengah menjadi penyebab utama penyumbang inflasi di Papua Barat. Maka sudah tentu dibutuhkan kerjasama dan perhatian instansi semua pihak terkait, untuk melakukan upaya kebijakan dan intervensi terprogram.
Terkait itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Provinsi Papua Barat, Jefry Auparay, pada senin (8/7/2024), juga membeberkan ada dua faktor utama yang diakui menjadi penyebab utama, sektor perikanan dan kelautan pada komoditi ikan terjadi kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada terjadinya inflasi.
Kata dia, bahwa keterbatasan infrastruktur khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar bagi Nelayan (SPBN), serta kondisi alam yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya sangat berpengaruh signifikan terhadap aktivitas nelayan saat melaut.
“Yang pertama itu cuaca. Perlu diketahui bahwa alam atau cuaca tidak pernah mengkompromi dengan siapapun. Ini yang kadang membuat nelayan kita ini hati – hati saat melaut. Dan yang kedua, soal keterbatasan BBM bagi nelayan. SPBU kita hanya satu dan kita sudah kordinasi dengan pemerintah kabupaten Manokwari tapi sampai saat ini belum ada tanggapan wilayah SPBN Manokwari,”Ungkap Kadis DKP Papua Barat, Jefry Auparay.
“Saya pikir kalau upaya dan indeks konsumen ada di kabupaten Manokwari, kalau ada tambah satu lagi SPBN, Saya pikir semua akan terkendali. Dimana saat ini, nelayan yang ada dibelakang pulau lemon dan beberapa pulau di perairan Manokwari itu cukup banyak, terus bagaimana dengan dari kita pemerintah daerah,”Tambahnya.
Sehingga dalam rangka menjadikan terjadinya deflasi di sektor perikanan, maka sudah tentu harus memberikan solusi dan membantu para nelayan dengan keterjangkauan subsidi BBM, atau menambah lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar bagi Nelayan (SPBN).
“Kalau pemerintah daerah kabupaten Manokwari bisa membebaskan lahan di Manokwari selatan misalnya, Saya fikir, Bapak Pj. Gubernur sendiri bersama – sama sudah pernah komunikasikan hal ini. Dan dengan dengan pihak pertamina juga kami dinas akan berkomunikasi. Kami pikir Pertamina pasti siap memberikan ijin bagi mereka pelaku usaha yang ingin membantu para nelayan dari ketersediaan SPBN,”Ungkapnya
“Kita di wilayah Manokwari Raya saja, paling tidak butuh ketambahan dua SPBN lagi. Kalau itu bisa dilakukan, saya fikir kelangkaan ikan atau kenaikan harga bisa teratasi,”Imbuhnya.
Adapun kata jefry, bahwa sejauh ini terdata ada 29 kapal ikan yang beroperasi dan melakukan bongkar muatan hasil tangkapan di pelabuhan PPI Manokwari.
“Jadi mereka bongkar ikan di pelabuhan ini, harapan kita kapal ini beroperasi dan kita sampaikan kepada mereka menyelesaikan PAD juga langsung ke Rekening kas daerah di bank Papua, dan kita dinas cuma menerima bukti setoran. Kami tidak lagi menerima pembayaran tunai kita hindari temuan,”Tukasnya. [CR01/RED]
