Pj. Gubernur ABT Dijadwalkan Paparkan Capaian Kinerja Triwulan III, Ini Kata Sekda
MANOKWARI, gardapapua.com — Penjabat (Pj) Gubernur, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.T.P, dijadwalkan dalam waktu dekat akan melaporkan capaian kinerja Triwulan (TW) III tahun 2024 kepada Pemerintah Pusat, melalui Tim Evaluator Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam presentasinya, Pj. Gubernur Ali Baham Temongmere (ABT), akan menyampaikan tiga pokok tema Penilaian Capaian Kinerja Kepala Daerah Penjabat Gubernur Papua Barat, yang direncanakan awal bulan agustus 2024 mendatang.
Demikian hal tersebut dikatakan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Ir. Yacob S. Fonataba,M.Si saat diwawancarai sejumlah awak media pada senin (8/7/2024).
Laporan kinerja gubernur triwulan ketiga ini antara lain, adalah terkait poin pada hal – hal bidang kemasyarakatan, pembangunan dan perekonomian.
“Dan dari tiga poin ini ada 106 indikator yang harus dipenuhi dan dilaporkan namun diringkas lagi di dalam 10 program capaian kinerja utama yang harus dijelaskan oleh Bapak Pj. Gubernur kepada Presiden,”Ungkap Pj. Sekda Yacob S. Fonataba.
Dari sepuluh kinerja utama tersebut beberapa hal yang menjadi perhatian adalah tentang Inflasi, Stunting, Layanan Publik, Kemiskinan Ekstrim, Kesehatan, Penyerapan Anggaran, dan Kegiatan Unggulan.
“Khusus untuk penanganan kemiskinan miskin dan kemiskinan ekstrem kita di papua barat dalam metode penanganan itu ada beberapa OPD yang turut terlibat. Jadi hal – hal teknis ini sebenarnya ada di dinas terkiat. Seperti PU, Dinas Sosial kemudian DPMK. Mereka ini mempunyai anggaran khusus untuk melakukan intervensi langsung dan ini berjalan sesuai tupoksi. Misalnya seperti dinas PUPR, yang langsung melaksanakan pembangunan atau pembuatan Jamban. Dan DPMK terkait aktivitas pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat namun secara langsung di kampung – kampung. Dan dinas sosial, contohnya dengan melakukan upaya pemberian langsung bahan baku bagi Masyarakat,”Cecar Fonataba menjelaskan.
Di bidang kesehatan, angka stunting di Papua Barat diklaim tengah menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, serta upaya penanggulangan imunisasi polio yang semakin efektif.
“Sementara kalau stunting itu banyak. Karena ada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian pemberdayaan perempuan juga Dinas Peternakan, bisa langsung melakukan upaya intervensi nyata juga dilapangan. Seperti Dinas kesehatan adalah sekarang gencar melaksanakan imunisasi, lalu program pembagian bantuan makanan tambahan atau bergizi ini yang sudah dilakukan dan diawasi langsung oleh Bapak PJ. Gubernur sampai ke beberapa titik daerah dan tim TP-PKK dari setiap kabupaten yang ada se-Papua Barat,”Ungkap Pj. Sekda Fonataba.
“Kita berusaha agar angka kita yang saat masih bergabung dengan papua barat daya itu di angka sekitar 30% lalu turun menjadi 24,86%. Jadi dari angka ini targetnya akan terus turun sesuai target yang telah ditetapkan presiden di angka 14%,”Sambungnya menambahkan.
Adapun kendalanya, karena wilayah topografi kita di Papua Barat ini masih terbatas sarana jangkauan transportasi dan layanan. Sehingga ini juga menjadi catatan Pemprov Papua Barat untuk bagaimana sinergitas dengan pemerintah daerah setempat untuk mengejar hal ini bersama – sama, sebagai wujud kolaborasi dan intervensi ke sasaran titik – titik stunting itu berada.
“Intervensi ini tetap kita sudah jalankan di tingkat papua barat dan kita berharap target kita di angka 24,86% ini bisa turun terus dan berada diangka 14% sesuai target nasional yang ditetapkan presiden dan mempertahankan ini,”Ucapnya lagi.
Sementara untuk capaian imunisasi polio disejumlah wilayah kabupaten tetap menunjukan trand positif. Seperti Kabupaten Kaimana tertinggi se-Papua Barat, dalam hal pemberian Dosis vaksin polio tersebut.
Meski berbanding dengan wilayah di Pegunungan Arfak (Pegaf) yang masih rendah capaiannya, sehingga diharapkan peran aktif dinas kesehatan Pegaf untuk bisa membangun kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Papua Barat, sebagai bentuk intervensi realisasi capaian vaksinasi polio tersebut.
“Vaksinasi Polio di pegunungan arfak masih rendah. Sehingga kita harap, Dinas Kesehatan di Pegaf itu bisa bergerak dan musti bersinergi dengan dinas kesehatan provinsi secara baik dan berkelanjutan. Ini agar jumlah vaksin polio itu bisa terkejar dan merata pelayanannnya ke distrik dan menjangkau masyarakat,”Tukas Fonataba. [CR01/RED]
