Pemprov Papua Barat Harap, Lentara Penyalur Insentif Emisi Karbon Punya Rekam Jejak dan Paham Soal Papua
MANOKWARI, gardapapua.com — Terkait akan peran lembaga perantara (Lentara,red) sebagai penyalur insentif dari Bank Dunia untuk masyarakat penerima program penurunan emisi karbon gas rumah kaca berbasis lahan di Wilayah Papua Barat, tengah menjadi perhatian dan harapan tersendiri, bagi Pemprov Papua Barat.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Ir. Yacob S. Fonataba,M.Si saat diwawancarai sejumlah awak media pada senin (8/7/2024) menerangkan, terkait dengan Emisi Karbon, Pemerintah Pusat telah menunjuk kurang lebih 16 atau 25 lembaga perantara (lentara) berdasarkan badan layanan umum, untuk pengelolaan dana anggaran emisi karbon.
Sehingga sangat diharapkan, Lentara yang ditunjuk sekiranya bisa memahami dengan baik karakteristik masyarakat Papua, secara khusus di wilayah Papua Barat. Sebab, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bersama masyarakat didaerah dan instansi teknis telah berkomitmen untuk bersama-sama dalam menyukseskan program tersebut dengan baik.
“Kita berharap, lentara yang ditunjuk ini harus berpatokan pada pemerintah setempat, dalam hal ini kabupaten di daerah. Jangan sampai lentera ini jalan sendiri, nanti tidak akan kena disasaran dengan baik. Jadi lentara ini sudah ditetapkan pemerintah pusat, dan tinggal kita menunggu laporan konfirmasi siapa yang punya jangakauan sampai ke wilayah papua barat,”Harap Pj. Sekda Fonataba.
“Jadi kita di daerah juga akan selidiki hal ini. Jadi kalau lentaranya kurang jelas atau tidak memenuhi spesifikasi untuk bisa bertugas di wilayah papua barat, kami akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk ditinjau kembali,”Tegasnya menambahkan.
Adapun kesiapan tahap implementasi program ini, Pemprov Papua Barat melalui dinas kehutanan papua barat telah membentuk kelompok kerja (Pokja) sebagai upaya peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan serta penyiapan pengelolaan implementasi.
“Kita berharap Lentara yang nanti mendapatkan amanah melaksanakan implementasi kegiatan ini bisa berjalan baik. Dan dia sudah punya dasar atau minimal track record (rekam jejak,red) di Papua Barat. Dan Pokjanya sendiri sesuai laporan, sudah dibentuk di Dinas Kehutanan Papua Barat. Ini kalau tidak salah anggarannya sekitar kurang lebih Rp. 20 Miliar,”Tukas Fonataba. [CR01/RED]
