Papua Barat dan Manokwari Raih Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Nusamapua Tahun 2023
MANOKWARI, gardapapua.com —Pemerintah Provinsi Papua Barat, berhasil masuk kategori peraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai Provinsi terbaik I Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (NUSAMAPUA) Tahun 2023.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2023, bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023). Kegiatan itu juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Perekonomian RI.
Untuk diketahui, tidak hanya Provinsi Papua Barat yang meraih penghargaan dalam TP2DD 2023 tersebut. Mewakili 7 Wilayah Kabupaten di Papua Barat, Kabupaten Manokwari yang dihadiri langsung oleh Bupati Hermus Indou, menerima penghargaan kategori Tim Percepatan dan Perluasan Akses Digitalisasi Daerah (TP2DD) bidang ekonomi dan keuangan Kabupaten Terbaik 2023 wilayah Nusamapua, bersama 4 (empat) perwakilan kabupaten lainnya, dari wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan wilayah Sulawesi.
Ketua Satgas TP2DD sekaligus Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tersebut.
Namun dia menegaskan kepada semua daerah di Indonesia akan pentingnya mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan di berbagai Kementerian dan Lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Adapun, sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah a.l. QRIS, KKI, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power,” ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga Hartanto berharap kedepannya digitalisasi pemerintah daerah di semua wilayah di Indonesia dapat terus meningkat ke depannya.
Dia menambahkan, level digitalisasi pemda saat ini telah mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen dari 67,5 persen pada semester II-2022, menjadi 73,6 persen pada semester III-2022.
Adapun pemberian bentuk penghargaan tersebut sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemda.
Dimana dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, & Papua. Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu TP2DD Terbaik, Program Unggulan Terbaik, dan BPD Terbaik dalam mendukung ETPD.
Selain Provinsi Papua Barat, dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusamapua), Provinsi pemenang kategori TP2DD terbaik lainnya yaitu, wilayah Sumatera adalah Riau, wilayah Jawa-Bali adalah DKI Jakarta, wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Barat, wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Selatan.
Sementara kota pemenang pada kategori TP2DD Kota terbaik, untuk wilayah Sumatera adalah Tebing Tinggi, wilayah Jawa-Bali adalah Bogor, wilayah Kalimantan diberikan kepada Kota Tarakan, wilayah Sulawesi diberikan kepada Kota Makassar, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kota Jayapura.
Untuk kabupaten selain Kabupaten Manokwari dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, pemenang kategori TP2DD Kabupaten terbaik wilayah Sumatera adalah Kampar, wilayah Jawa-Bali adalah Ciamis, wilayah Kalimantan adalah Kutai Kartanegara, wilayah Sulawesi adalah Kabupaten Bone Balango.
Dalam kategori program unggulan P2DD terbaik, penghargaan diberikan untuk “Program Sulsel in Your Hand” dari Provinsi Sulawesi Selatan, “Program Sombere dan Smart City” dari Kota Makassar, serta“Sistem Pajak Online Bangun Tidur Bayar Pajak – Program Si Pajol Batijak” dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, penghargaan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik dalam mendukung ETPD diberikan kepada BPD DKI (PT. Bank DKI).
Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM. QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.
Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time. Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp.14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp.111 triliun.
“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,”Pungkas Gubernur Perry. [TIM/RED]
