DaerahGarda ManokwariGarda NusantaraGarda Papua BaratHeadline newsKesehatanUncategorized

Cakupan Peserta Program JKN Berhasil, Pj. Gubernur Papua Barat Terima Penghargaan UHC

MANOKWARI, gardapapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima penghargaan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/03/23).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada sejumlah kepala daerah, baik Gubernur, Walikota dan Bupati.

Universal Health Coverage (UHC) adalah penghargaan atas keberhasilan suatu daerah (maupun negara) dalam menerapkan sistem pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Dan hal ini berdasarkan 16 jenis layanan kesehatan dasar, dalam empat kategori yang dicanangkan World Health Organization (WHO), yaitu: Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kapasitas dan Akses.

“Kami memiliki concern dan komitmen yang kuat agar masyarakat mudah mendapatkan hak mereka atas pelayanan kesehatan,”Kata Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Paulus Waterpauw, M.Si.

Seperti diketahui, kesehatan adalah hak azasi manusia dan juga investasi. Hal inilah yang melandasi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang salah satunya melalui pemutakhiran pelayanan BPJS.

“Jika biasanya ada dua fase pelayanan BPJS, yaitu fase administrasi dan -satu minggu kemudian- baru mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, maka di Provinsi Papua Barat proses itu bisa dilaksanakan secara sekaligus, mendaftar hari ini dan bisa langsung berobat,”Ucap Pj. Gubernur.

Adapun proses satu fase ini rata diterapkan di seluruh kabupaten di wilayah Papua Barat.

Bukan hanya dari sisi administrasi, Pj. Gubernur Waterpauw menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat bertekad selalu mengawal dan meng-up grade fasilitas penunjang kesehatan (baik bangunan fisik, alat kesehatan), jumlah dan kualitas dokter, dan aksesibilitas penunjang kesehatan lainnya.

“Meski demikian, di antara tujuh kabupaten masih ada satu kabupaten yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,”Tandas Gubernur.

Karenanya, Gubernur juga menggandeng pihak rumah sakit swasta untuk ikut membantu dan turut bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan masyarakat. [Rls/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *