DPMK Papua Barat Serius Sasar Inovasi Pemberdayaan Pangan Lokal
MANOKWARI, gardapapua.com — Perlu penanganan serius bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan atau kampung dapat maksimal dirasakan.
Terkait itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat, dalam program – program kerja kedepan, memiliki komitmen mendukung lebih banyak inovasi ekonomi pemberdayaan masyarakat yang mengkedepankan produk atau pangan lokal.
Selain akan berdampak besar bagi kesejahteraan dan perekonomian komunitas lokal. Harapan tersebut, akan kuat bersama Pemerintah untuk menekan laju inflasi.
Kepala Dinas PMK Papua Barat, Lince Idorway,SH, MM, saat diwawancarai oleh gardapapua.com, diruang kerjanya pada senin (12/12/2022), membenarkan hal tersebut.
Kedepan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meluncurkan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kecil, serta bantuan langsung berupa dukungan alat kepada Masyarakat Desa / Kampung.
Diantara wilayah ini, ada beberapa wilayah daerah kabupaten yang kedepan masih menjadi perhatian serius jajaran DPMK Papua Barat di tahun anggaran program 2023, mendatang.
“Seperti di Maybrat mereka punya pengembangan pengelolaan kacang tanah yang seperti kacang brand ‘garuda’ ini sangat bagus inovasinya. Namun kita bantu secara bertahap, apalagi bisa memberdayakan petani kacang di Maybrat. Terus di Teluk Bintuni ada pengelolaan pengalengan untuk komoditi laut, seperti ikan sembilan, udang, kepiting dan lainnya, sementara kalau di Pegunungan Arfak (Pegaf,red) kita upayakan untuk pengembangan pertanian melalui program TEKAD. Karena di pegunungan arfak ini potensi pengembangan pertanian itu cukup bagus,”Ungkap Lince Idoorway
Selain itu, ada beberapa wilayah lainnya seperti Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan, dan Sorong Selatan yang kedepan akan ditelusuri inovasi – inovasi peningkatan pengelolaan pangan lokal lainnya.
“Yang kita belum masuk dan turun kesana seperti Tambrauw karena alasan keamanan. Sementara kabupaten fakfak, karena jalur transportasi yang kurang memadai. Tapi kedepan melalui skema program pendamping kita akan terus coba, dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah setempat juga,”Ujar Lince.
Dirinya berkeinginan untuk turut memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan metode ketercukupan dan pengelolaan pangan lokal bisa dilakukan oleh Masyarakat desa / kampung.
“Kita sebagai wakil Pemerintah sangat mendukung perkembangan pertumbuhan pangan lokal. Contohnya pengelolaan Kacang lokal di Maybrat misalnya, adalah salah satu indikator jika berjalan baik maka bisa menekan inflasi pangan di tahun 2023. Kalau daerah lain di pegaf, saya ingin kedepan komoditi sayur mayur dan buah – buahan bisa lebih berkembang di pegaf,”Cetusnya
“Pentingnya adanya areal lahan yang memadai, untuk meningkatkan pembukaan lahan pertanian ini. Kemudian untuk tanaman, saya ingin kalau di pehaf juga seperti ada bentuk pemberdayaan tanaman pohon cemara dan cempaka, selain seperti sayur mayur dan buah – buahan misalnya. Sehingga melalui P3MD dan TEKAD di wilayah Pegunungan arfak ini, saya juga harap bisa fokus untuk pertanian, dan sektor perikanan,”Sambungnya
Demikian menjadi harapan, jikalau program -program instansi teknis Pemerintah dapat terus bersinergi menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan Masyarakat kampung / desa dapat meningkatkan pendapatannya, maka sangat diyakini Provinsi Papua Barat di tahun 2023 dapat turut serta menekan inflasi bahkan prediksi krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas nantinya. [RF/RED]
