Frans Amerbay Jaring Asmara, Ini Sejumlah Keluhan Masyarakat
MANOKWARI, gardapapua.com — Masa sidang kedua Tahun Anggaran 2022 sejumlah anggota DPRD Kaimana mulai melakukan Reses dan menjaring Aspirasi (Jaring Asmara) ke sejumlah konstituen (Masyarakat) pada daerah pemilihan mereka (Anggota DPRD,red).
Salah satunya dilakukan Anggota DPRD dari Partai Golkar Frans Amerbay,SE, saat melaksanakan menjaring asmara di dapil satu dan dua wilayah Kabupaten Kaimana.
Dalam kegiatan itu, sejumlah keluhan masyarakat yang beberapa diantara terkait dengan harga transportasi jasa ojek, air bersih dan juga program kegiatan yang belum berjalan dari APBD kabupaten Kaimana.
“Terkait dengan harga Ojek ini telah menarik Rp. 10.000 dari masyarakat kami harap ini disampaikan ke pemerintah untuk ditetapkan harga yang sebenarnya,” Ujar Masyarakat kepada Frans Amerbay,SE.
“Juga Air bersih kami juga meminta agar ini menjadi prioritas. Kami juga meminta agar disampaikan ke Pemda kapan APBD itu bisa dijalankan, karena sampai saat ini perputaran uang belum berjalan normal,” Tambah Masyarakat dalam pertemuan yang berlangsung belum lama ini.
Terkait itu, Frans Amerbay SE dalam penjelasannya mengatakan bahwa persoalan air bersih ini adalah persoalan yang mendasar dan mendesak, sehingga hal ini masih dalam proses untuk ditata secara baik soal operasional pengelolaannya.
” Ini kemarin itu adalah temuan dari BPK, sehingga terus di benahi sebab ada temuan disitu oleh BPK, sementara ojek sendiri secara aturan itu Bukan merupakan salah satu transportasi angkutan umum sebagai regulasi UU, soal anggaran kami juga sudah sampaikan sehingga semua siklus perekonomian bisa berjalan sebagaimana harapan masyrakat, tetapi apa yang menjadi saran dan masukan, ini akan tetap menjadi catatan kami menyampaikan lagi ke Pemda,”Ujar Amerbay.
Berkaitan dengan adanya penunjukan ketua RT yang bukan lagi dari PNS aktif, akan menjadi perhatian DPRD untuk menyampaikan ke pemerintah.
Diharapkan apa yang menjadi usulan dan masukan dari masyarakat, ketika disampaikan pada rapat rapat resmi dapat menjadi perhatian serius pemerintah sebagai abdi dan pelayanan masyarakat. [JO/RED]
