Gubernur Papua Barat, Pejabat Pemprov dan Beberapa Bupati, Hadiri Arahan Presiden Jokowi tentang Aksi Afirmasi BBI
MANOKWARI, gardapapua.com —- Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, didampingi sejumlah pejabat dan Bupati di wilayah pemerintahan Papua Barat, pada Jumat (25/3/2022) menghadiri secara langsung dan mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia bertempat di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan undangan lainnya. Pada acara itu, Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Gerakan BBI yang telah diluncurkan sejak 14 Mei 2020.
Dalam arahannya tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) kepada menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menyebutkan, bahwa aksi Afirmasi BBI merupakan komitmen pemerintah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
Presiden meminta seluruh daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal.
Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Sayangnya, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. Padahal Indonesia memiliki modal untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat sampai dengan daerah yang nilainya ratusan triliunan.
“Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp.526 triliun. [Pemerintah] daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Rp.535 triliun, lebih gede di daerah,” Ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.
“Sekali lagi saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun. BUMN jangan lupa, saya detailkan lagi Rp420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali, yang enggak pernah kita lihat dan kita… Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. [Pemerintah] 1,5 – 1,7 persen, yang BUMN-nya 0,4 persen,” Tambah Jokowi
Menurut Jokowi, jika semua pihak dalam kelembagaan dan pemerintahan konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik, industri-industri, dan UKM-UKM yang berada di Indonesia negara sendiri, sudah tentu peningkatan ekonomi akan terjadi dan menekan tingginya angka Inflasi.
“Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor. Hati-hati, kita sekarang masih bisa mengendalikan inflasi di angka 2,2 persen. Amerika yang biasanya tidak pernah lewat dari 1 persen, sekarang sudah di angka 7,5 persen. Dan semua negara sekarang naik, naik, naik, naik, naik semuanya, bahkan Turki sampai hampir 50 persen,” Terang Jokowi
“Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia,” Tegasnya melanjutkan.
Dimana aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN) merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik, sekaligus upaya untuk mengurangi belanja impor. Upaya ini merupakan kerja sama yang dilakukan 34 kementerian/lembaga dan 512 Pemda serta BUMN sehingga akan tercipta ekosistem dalam penggunaan produk dalam negeri ini. Belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditargetkan Rp.400 triliun.
Mulai dari sektor kesehatan, teknologi hingga kebutuhan sekunder seperti seragam, sepatu dan perabot rumah tangga seharusnya dapat menggunakan produk dalam negeri. Presiden Jokowi yakin karena Indonesia kaya sumber daya, sehingga menegaskan untuk tidak terus-menerus bergantung pada produk impor.
“Jangan ini diteruskan, stop. Jika semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Jokowi.
Artinya, lanjut Jokowi, penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata. Jokowi juga menegaskan untuk mendorong sektor UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog.
Dalam pengarahan Presiden tersebut ditujukan mengajak masyarakat Indonesia semakin bangga dengan membeli, menggunakan dan mengkonsumsi, serta mempromosikan produk-produk lokal bekualitas agar pelaku IKM nasional terus tumbuh dan berkembang.
Bupati Kaimana, Freddy Thie menyambut baik upaya yang ditempuh pemerintah pusat untuk mendorong pulihnya ekonomi Indonesia, terlebih ditengah terpaan Covid-19, yang juga melanda Indonesia, termasuk Wilayah Provinsi Papua Barat.
Salah satunya melalui suatu gerakan cinta dan Bangga Buatan Indonesia (BBI), dengan menghargai dan mulai terbiasa membeli produk lokal hasil produksi IKM, UKM dan UMKM yang kualitasnya tidak kalah dari produk impor.
“Saya sependapat dengan Presiden. Indonesia masih terlalu kaya untuk menjadi negara yang gemar impor. Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu melimpah, adalah modal yang semestinya kita syukuri dan kita kelola untuk kebutuhan dalam negeri, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” Ujar Bupati Kaimana Freddy Thie.
Setidaknya terdapat tiga prinsip utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10%.
Untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5% pada tahun 2023. [TIM/RED]
