Gelar Reses III Tahun 2021, Norman Tambunan Siap Kawal Aspirasi Rakyat Terkait Ini
MANOKWARI, gardapapua.com — Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, dari fraksi golkar, Norman Tambunan dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kelurahan Manokwari timur, kelurahan manokwari barat, kelurahan padarni, dan kelurahan amban, pada (13/12/2021), melaksanakan kegiatan reses III tahun 2021, bertempat di Jl. Bandung Borasi, Manokwari.
Pria kelahiran Jayapura 20 mei 1981, lulusan universitas Maranatha Bandung fakultas Ekonomi, yang kerab menyatakan bahwa Rakyat adalah Boss alias Pimpinannya, menuturkan tujuan pelaksanaan reses dimaksud selain menjalin silaturahmi juga menjemput aspirasi masyarakat yang mungkin belum tersampaikan masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Pada reses tersebut aspirasi paling banyak disampaikan masyarakat terkait dengan harapan agar di tahun 2022 mendatang, khususnya di tahun ajaran baru 2022/2023 masyarakat mendapatkan kepastian kebijakan terkait pendidikan gratis. Selain itu, harapan agar kedepan puluhan perumahan aset pemerintah daerah yang telah ditinggali puluhan tahun oleh para pensiunan kehutanan yang terletak di sepanjang jalan bandung borasi untuk di dum. Juga, kepada masyarakat yang selama ini belum memiliki sertifikat tanah atas lahan dan bangunan rumah agar dapat diberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikat tanah secara kolektif.
“Ada beberapa hal yang disampaikan itu antara lain terkait rumah dum dinas kehutanan, ini di tahun 2022 saya akan kawal dan akan berkonsultasi dengan pihak – pihak terkait. Sebab ini termasuk aset yang akan dikategorikan untuk dihibahkan kembali kepada masyarakat. Terus terkait pendidikan yang mana masih ada pungutan – pungutan liar disekolah masyarakat minta kalau bisa kedepan untuk orang tidak mampu atau golongan menengah kebawah itu biaya sekolah ditiadakan alias gratis,”Ungkap Norman Tambunan kepada gardapapua.com
Dimana singgung norman, bahwa Pemerintah Daerah melalui instansi terkait harus juga dapat segera melakukan monitoring dilapangan terkait setiap pungutan di setiap sekolah – sekolah. Paling tidak di tahun 2022, dapat mengkaji kembali apakah Perbup tentang pendidikan gratis bagi masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah manokwari itu sudah tepat sasaran ataukah belum.
” Itu lalu Perbupnya sudah ada dan disetujui oleh orang yang tidak mampu. Namun demikian tentunya berdasarkan syarat – syarat yang harus dilengkapi oleh penerima atau bersangkutan. Namun sampai saat ini saya sendiri masih sering menerima keluham dari masyarakat kurang mampu, terkait mekanisme pembiayaan atau pungutan di sekolah. Sehingga ini nanti kedepan saya akan mengecek dan berkoordinasi dengan pihak terkait,”Jelas Norman
“Dan ini juga kita kawal mulai dari tahun depan 2022. Kemudian masalah air bersih dan pembuatan sertifikat tanah secara kolektif. Mengingat sebagian besar masyarakat ini belum memiliki sertifikat tanah. Ini nanti kita coba bantu dan fasilitasi ke ATR/ BPN Manokwari. Yang pada intinya masyarakat harus proaktif juga menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan,”Tambahnya
Selain beberapa hal yang masuk kategori sangat diperuntukan kepada masyarakat, Norman juga membeberkan, bahwa dalam waktu dekat akan ada juga bantuan biaya modal usaha bagi mama – mama papua.
“Puji TUHAN tahun ini mereka di akomodir oleh Pemerintah Daerah. Dimana mereka menerima Rp. 1 juta rupiah per orang. Harapannya dari apa yang nanti teralisasi kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang nanti menerima kepastian hukum akan rumah – rumah dum ini. Supaya tidak ada lagi gugatan – gugatan agar mereka tidak kuatir. Dan khusus kepada para mama – mama papua yang mendapatkan bantuan dana usaha juga kiranya usahanya nanti dapat berkembang dan maju,”Tandasnya. [Ian/Red]
