Bupati Kaimana Sebut, Persoalan Tunggakan Hak Nakes “Peninggalan Pemerintahan Lama”
KAIMANA, gardapapua.com – Bupati Kaimana, Freddy Thie, menjelaskan bahwa masalah yang hari ini masih dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan (nakes) soal tunjangan penambahan Penghasilan (TPP) atau insentif yang belum terbayarkan selama 6 bulan lamanya sejak Tahun Anggaran 2020 lalu, adalah merupakan masalah sebelum dirinya bersama wakil bupati memimpin pemerintahan ini.
Namun demikian, sejak dirinya ditetapkan menjadi Bupati kaimana bersama Hasbullah Furuada sebagai Wakil Bupati, ada upaya dari pemerintah dalam kepimpinannnya untuk peduli dan mau menyelesaikan hal ini sehingga pelayanan di RSUD dan Puskesmas serta pustu bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnyai, dia telah memerintahkan untuk dapat dibayarkan oleh OPD terkait sebelum perayaan hari raya keagamaan Idulfitri 1442 Hijriyah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan hari besar keagamaan dimaksud.
“Untuk menyikapi itu, saya sudah buat surat edaran untuk semua OPD, karena kita menyadari ini mau menjelang idulfitri, dan itu sudah kita keluarkan untuk semua OPD agar dapat membayar hak hak tenaga kontrak yang masuk dari Bulan Januari sampai dengan April 2021, tetapi dalam surat itu ada satu point yakni harus melampirkan laporan kerja harian, dan mungkin saya mau tekankan disini bahwa masalah ini kita pemerintah mau selesaikan, tetapi jangan ada niat untuk mau buat gerakan, teristimewa tentang penghentian pelayanan, janganlah, kalau masalah ini dibuat oleh pemeritah saya dan pak wakil bupati, itu wajar-wajarlah, tapi inikan masalah pemerintahan sebelumnya, tapi kami mau menyelesaikanya,”Ujar Bupati Freddy Thie ketika ditanya pekerja pers Rabu (19/5/2021) soal kebijakan pembayaran hak hak tenaga kontrak dan tenaga nakes yang masih belum terbayarakan.
Dikatakan Bupati Fredy Thie, persoalan hak Tenaga Kesehatan yang tidak terbayarakan selama 6 di Tahun Anggaran 2020 lalu oleh pemerintahan sebelumnya dengan mengundang sejumlah pihak selain OPD Teknis, telah ditekankan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir dan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Dalam pertemuan pada Selasa (18/5/2021) sore itu ada utusan dari Puskesmas, RSUD, dan Juga ada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, ada Asisten, ada bagian Hukumm ada dari BKPSDM, itu sudah ada titik terang dibicarakan disitu, dan saya tekankan ini pertemuan yang terakhir atau yang ulang ulang lah, artinya saya mau katakan bahwa pemerintah sudah Respon untuk menyelesaikan, sehingga saya sebagai kepala daerah berharap kedepan tidak ada niat untuk tutup pelayanan di Puskesmasm pustu ada RSUD, dan saya ulangi bahwa Pemerintah mau menyelesaikan itu,”Katanya. [JO/RED]
