Dukungan Terhadap AHY Mengalir, Ketua Panpel Deklarasi Cakra AHY Teluk Bintuni Turut Bersuara
Klik Tautan Video Dibawah Ini :
TELUK BINTUNI, gardapapua.com —- Dukungan terhadap AHY juga mengalir dari sejumlah pemuda yang sebelumnya hadir dan berperan saat deklarasi Cakra AHY, medio 2019 lalu.
Kali ini kelompok Relawan Cakra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Papua Barat yakni salah satu Ketua Panpel Deklarasi Cakra AHY Teluk Bintuni, Ilham Refideso turut bersuara menyikapi isu kudeta perebutan kursi kepemimpinan Partai Demokrat hingga munculnya gerakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), lalu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, itu terlebih telah mengarah bukan sekadar permasalahan internal partai.
Menurut dia yang juga sebagai salah satu Tokoh Pemuda Muslim Sisar Matiti itu, sangat menyayangkan sikap para petinggi negara yang dinilai tidak dapat memberikan contoh baik kepada generasi penerus bangsa ini, tentang bagaimana membina pendidikan politik secara santun dan cerdas.
Menurut Refideso, Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan berpolitik, karena etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan untuk dinilai secara berkelanjutan pergerakannya.
“Ada apa di balik pergerakan ini ? Ini etika politik yang tidak baik. Kami selaku tim relawan Cakra AHY yang sebelumnya terlibat dalam deklarasi dukungan aksi kepada AHY sangat menyayangkan hal ini. Sebab ditengah situasi ada anak bangsa yang cakep, cerdas, berani dan gagah seperti AHY mau mencoba bangkit dan melihat permasalahan bangsa yang serius di negeri ini dan mau menyelamatkan demokrasi kerakyatan, malah seperti sengaja dilengserkan dengan cara tidak terpuji seperti ini. Apalagi dugaannya terbuka turut melibatkan petinggi negara yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mana kini sedang jadi perbincangan,”Cetus Ketua Panpel Deklarasi Cakra AHY Teluk Bintuni, Ilham Refideso, Minggu (7/3/2021).
Refideso menilai, cara – cara yang dipertunjukan dan ditempuh seorang Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) pada versi kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) jelas dianggap ilegal dan inkonstitusional.
“Sebagai Ketua Panpel Deklarasi Cakara AHY Teluk Bintuni – Papua Barat ini, dan sebagai anak muda saya mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum menilai kalau ada kader yang ikut KLB itu menurut saya bahwa itu bukan dari unsur DPD maupun DPC yang legal,”Bebernya
Refideso lalu mengapresiasi langkah ketua DPD Demokrat Papua Barat Abd. Faris Umlati (AFU) yang langsung menyikapi persoalan tersebut, dengan telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan mengklarifikasi hal dimaksud, serta menindak tegas adanya dugaan keterlibatan 4 (empat) DPC pada kegiatan KLB tersebut. [Ian/Red]
