Beda Pilahan Politik Pilkada Bintuni, 3 Perangkat Kampung Dipecat

TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Diduga hanya berlatar belakang beda pilihan politik pada Pemilukada tahun 2020, sejumlah aparat kampung di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni dipecat tanpa duduk perkara yang jelas.

Salah satu perangkat desa Agus Aleda menyebut pemecatan tersebut dilakukan tiba-tiba. padahal dia telah terlibat kepada salah satu pasangan calon sejak tahun 2015 lalu.

Mereka yang dipecat tanpa sebab itu antara lain, Leo susure sekeretaris kampung sangguar distrik aroba, Tete finsen susure jabatan wakil ketua bapperkam, dan Agus Aleda Kaur Pemerintahan.

“Kami yang dipecat itu Sekretaris Kampung, Wakil Ketua Baperkam dan Kaur Pemerintahan tanpa ada mekanisme,” ungkapnya, dihadapan pasangan calon Ali Ibrahim Bauw – Yohanis Manibuy (AYO), saat menggelar kampanye politik diwilayah tersebut.

Menurut dia, pemecatan itu terjadi setelah calon yang didukungnya kalah, sedangkan pasangan calon yang didukung oleh Kepala Kampung menang dan saat ini menjadi calon petahana di Pilkada 2020.

“Kita bertiga yang berdiri didepan ini adalah korban politik dan saya tidak bisa mengadu kesiapapun, karena kita tidak punya SK, tidak punya jaminan. Jadi kapan pun dia suka kita diangkat. Kalau tidak senang kita dibuang,” ucapnya.

“Jadi kami tim di Distrik Aroba punya komitmen ingin sebuah perubahan yang lebih baik, jadi pada Pilkada besok kami nyatakan dukungan bagi pasangan AYO. Kami ingin mengganti rezim saat ini” ujar Agus yang sudah menetap selama 30 di distrik tersebut.

Sementara Leo Susure, mengaku dirinya terpaksa melepas baju dinasnya, karena diancam tidak akan dibayarkan gaji sebagai sekretaris kampung, kalau tidak mendukung calon petahana.

“Kami ini korban politik, saya harap tim AYO, dapat membantu menyediakan kuasa hukum dan kami akan tuntut. Ini menyangkut hak saya dan sudah melanggar UU Pemilu, karena ada unsur paksaan,” ucapnya.

Finsen Susure, juga berpendapat keinginannya untuk mendukung paslon AYO, karena ingin ada perubahan di sistem birokrasi.

“Kita mau ketemu untuk sampaikan aspirasi saja susah, dan banyak anak-anak di Aroba, ijazahnya dipakai hanya jadi bantal,” tuturnya.

“Kalau kita aparat kampung yang berpolitik dipecat, trus kalau kepala kampung yang berpolitik siapa yang pecat?. Jadi stop, kita ingin perubahan,”Tukasnya. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *