Jelang Pilkada, Bawaslu Ajak Masyarakat Bintuni Awasi Coklit Pemilih
Klik Tautan Video Dibawah Ini, Like dan Subscribe :
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengajak, agar gerakan masyarakat dalam hal mengawasi proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang sedang dilakukan oleh PPDP patut terus diawasi ketat.
Meski sedang di tengah pandemi virus corona, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh PPDP, terhadap data pemilih di masing-masing wilayah kerjanya.
Sebab, Data Pemilih menjadi salah satu tolak ukur kualitas Pemilu. Data Pemilih yang berkualitas akan mewujudkan Pemilu yang berkualitas pula. Daftar Pemilih yang berkualitas haruslah memenuhi unsur komperhensif, akurat, dan mutakhir. Data Pemilih juga menjadi acuan utama dalam penyediaan dan distribusi perlengkapan pilkada.
Selaku komisioner Bawaslu Teluk Bintuni Bidang Organisasi sumber daya Manusia (SDM) Slamet Widodo, kamis (23/7/2020) saat di temui media gardapapua memaparkan, bahwa coklit pemilih ini sangat penting karena menyangkut hak pilih seseorang haruslah terdata dengan baik, secara khusus menjelag Pilkada serentak di Kabupaten Teluk Bintuni.
Dimana, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang telah dimulai 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020, persoalan daftar pemilih adalah sangat krusial. Setiap ada gugatan ke mahkamah konstitusi (MK) dalam sengketa pilkada, tidak lepas dari masalah daftar pemilih ini.
“ Jadi bukan saja penyelenggara pemilu yang mengawal, saya harap juga untuk masyarakat dapat bersama mengawal pencoklitan ini. Kalau coklit sudah bagus pasti tidak akan ada masalah lagi,”Tandas Widodo kepada wartawan,
Selain memastikan warga yang telah memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga memastikan proses coklit, baik itu petugas dan pemilih menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona (covid-19).
” Sehingga pentingnya sebuah pengawalan dilapangan bersama, dan didukung dengan bukti visual gambar lapangan. Agar nanti kalau terjadi adanya dugaan pelanggaran atau datanya tidak sesuai, Mudah untuk kita temukan titik temunya, agar tidak terkesan saling melempar kesalahan,”Tandasnya. [TIM/RED]
