Kantor BLUD KKP R4 Dipalang, Begini Tuntutan Masa

WAISAI, gardapapua.com — Sejumlah Tenaga BLUD KKP Raja Ampat melakukan aksi pemalangan dikantor tersebut. Kantor yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Siwindores, Distrik kota waisai, senin (20/7/2020) kemarin.

Aksi pemalangan itu, karena masa kesal atas kebijakan yang diambil oleh kepala BLUD KKP Raja ampat Papua Barat Syafri.S.Pi, dengan melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) kepada 90 tenaga kerja yang dinilai sepihak.

“Kami kesal dengan tindakan Kepala BLUD KKP Raja Ampat Papua barat, Syafri,S.Pi, terhadap 90 Staf Tenaga kerja yang di PHK, tanpa ada Kordinasi Kepada kami,”Ucap Tozie Saleo, dalam keterangan Pers kepada media ini, rabu (22/7/2020).

Tidak hanya itu, Tozie dalam tuntutannya juga meminta kepada para agar Gubernur Papua barat dan Bupati Raja Ampat sesegera mengambil tindakan dengan menggantikan kepala BLUD KKP Raja Ampat, demi menyelamatkan masyarakat raja ampat dan juga kawasan konservasi.

“Saya pikir anak-anak raja ampat juga bisa ditempatkan di posisi ini,kenapa syafri masih di pertahankan sebagai kepala BLUD KKP Raja Ampat,”Ujarnya

Pihaknya juga merasa kecewa, dan menilai beliau sepihak dalam mengambil keputusan. selain itu, beliau juga tidak mampu mengelola jumlah anggaran Kartu Jasah Lingkungan (KJL) dengan baik.

Sementara itu, terkait dengan menyikapi Aksi Pemalangan Kantor BLUD KKP Raja ampat, Syafri S.Pi, saat dihubungi media ini menuturkan bahwa yang membuat aksi tersebu tidak lagi atau bukan lagi tenaga BLUD KKP Raja Ampat, sebab kontraknya sudah berakhir 30 April 2020.

Alasan di PHK, menurut Syafri, bahwa adanya pandemi covid-19 berdampak pada nihilnya pendapatan BLUD UPTD, per 23 Maret 2020. Hal itu berdampak pada ketiadaan biaya untuk operasional gaji dan staf, tepatnya per 30 April kontrak 90 Orang Staf tidak di perpanjang.

Blud uptd juga telah mengajukan staf yang tidak lanjut kontrak pada program Disnaker, pada meeka terdampak covid 19 ke disnaker Papua barat. Disamping itu kepada 90 orang blud uptd menyediakan bapok terbatas selama 3 bulan.

Adapun aat ini blud uptd hanya bisa fokus pada kegiatan jaga laut di 8 pos yang tersebar di 7 kawasan, Jika laut raja ampat terjaga maka semua orang akan mengambil manfaat, seperti homestay, resort, pemandu wisata, hotel – hotel di raja ampat bahkan disorong..

” Supay mama – mama yang punya kelapa muda dan lain sebagainya dikampung bisa laku,”Tutur Syafi

Sembari menambahkan, bahwa Blud uptd saat ini masih dipercaya oleh pemberi donor, yang memberi donasi milyaran rupiah untuk pengelolaan KKP.

“Jadi jika saya berbuat sperti yang mereka tuduhkan apa pemberi donor masih mempercayai kami,”Jelasnya

Lanjut dia, juga berlandskan sejumlah bagian pekerjaan terpangkas maka dengan sendirinya karena sudah tidak berfungsi akibat covid 19.

“MIsalnya bagian pungutan TLPJL, administrasi, kelebihan tenaga di beberapa pos. Efektifitas, efisiensi harus ditempuh karena keterbatasan pembiayaan,”Tandasnya.[DM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *