Pemda Bintuni Diminta Transparan dan Laporkan Jumlah Penggunaan Dana COVID-19

BINTUNI, gardapapua.com — Ayor Kosepa, salah satu anggota DPRD Teluk Bintuni perwakilan Dapil III, meminta agar pemerintah daerah kabupaten Teluk Bintuni transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19.

Hal tersebut, agar jumlah anggaran yang nantinya diperuntukan penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta merata menjangkau lapisan masyarakat.

” Kami minta Pemda Teluk Bintuni untuk membuka ke publik alur serta realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 ini seperti apa. Kira – kira berapa besar anggaran yang disiapkan, dipangkas dari pos anggaran mana saja, dan nanti diperuntukan untuk apa saja, ini masyarakat perlu ketahui,”Ujar Ayor Kosepa, Minggu (19/4/2020).

Hal ini diutarakannya, melihat beberapa keluhan masyarakat yang diterima dan diikutinya masih belum merasakan pemerataan penerimaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan bantuan bahan makanan (Bama) berupa sembako.

” Kalau masyarakat dalam kota saya lihat mungkin sudah terima bantuan APD masker dengan sembako untuk berapa hari itu, tapi yang di kampung – kampung apakah sudah terima? Seperti distrik sumuri tanah merah sana?,”Paparnya

Sehingga, terang dia, terkait transparansi soal segala skenario yang akan ditempuh dalam menghadapi pandemi ini, termasuk skenario terburuk harus di buka kepublik oleh pemerintah kabupaten Teluk Bintuni dan didukung tim satgas covid-19. Sebab, anggaran yang digelontorkan oleh Pemda untuk tangani Covid-19 dinilai belum jelas pos-pos keperuntukannya.

” Saya apresiasi langkah – langkah yang sudah dilakukan. Namun saya juga menilai sebagian imbauan pemerintah dinilai masih kurang efektif dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 di kabupaten Bintuni. Seperti mau sediakan sembako ini jumlahnya berapa dan berapa lama?, penyediaan masker dan vitamin kepada masyarakat ini, ini contoh- contoh kecil saja,”Terang dia.

Transparansi itu juga menurutnya dianggap penting dikawal, setelah pemerintah pusat telah mengijinkan pengalokasian sekian dana bagi pemerintah daerah guna menghadapi pandemi Covid-19.

“Apalagi kalau jumlah dana untuk penanggulangan covid ini angkanya capai puluhan miliar. Maka kami minta pemda bintuni harus transparan kepublik,”Tukasnya. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *