Dampak Covid 19, Jimmy Ijie Sarankan Alihkan Anggaran Pemekaran PBD Buat Pangan Rakyat
SORONG, gardapapua.com — Ditengah wabah pandemic global Corona Virus Disease (COVID-19), Anggota DPR -RI perwakilan Papua Barat Jimmy Demiaunus Ijie angkat bicara.
Politikus partai PDI – Perjuangan itu dengan tegas kepada Walikota Sorong Lambert Jitmau menyarankan, melihat Anggaran yang sedianya merupakan Alokasi untuk pembiayaan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya agar dialihkan untuk pengalokasian pemenuhan kebutuhan Pangan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di wilayah kota sorong.
“Daripada walikota sibuk mengurus pemekaran provinsi dan membohongi rakyat tentang pemekaran itu sendiri lebih baik Walikota sorong alihkan iti atau menganggarkan anggaran Milyaran rupiah itu untuk membeli pangan dan dibagikan kepada seluruh masyarakat dikota sorong. Sebab itu jauh lebih penting daripada anggaran itu dipakai mengurus pemekaran yang tidak penting karena pengurusan Provinsi itu masih di angan-angan, tetapi yang sekarang menjadi kebutuhan terdekas di kota sorong adalah Rakyat kecil butuh makan dan minum setiap hari,” Ujar Bung Jimmy Ijie, melalui siaran persnya, selasa (7/4/2020).
Ditambahkannya, bahwa dengan predikat sebagai pemimpin yang mempunyai hati nurani, baiknya seorang Bung LJ, harus serius untuk mengurus rakyatnya daripada berkoar-koar tentang pemekaran Papua barat daya yang katanya sudah sampai di Istana Presiden.
” Itu adalah mimpi disiang bolong,”Tegas Jimmy mengatakan.
Untuk Itu, Jimmy sendiri mengatakan bahwa yang menjadi penting sekarang bagi warga kota sorong adalah bagimana mereka bisa mendapatkan kecukupan pemenuhan makan dan minum setiap hari dengan bantuan dari pemerintah kota sorong.
“Kami di DPR-RI saja tidak pernah dengar cerita kapan pemekaran PBD dibahas, jadi Saya berharap Walikota Sorong sekali lagi untuk stop membohongi masyarakat sorong raya tentang Pemekaran Papua Barat Daya akan jadi, seharusnya Walikota mengatakan dengan jujur saja kepada rakyat bawah Presiden belum ijinkan pemekaran di seluruh Indonesia karen MoU pemekaran belum di cabut Presiden, dan fokus untuk melihat kebutuhan rakyat yang sekarang ini dulu ditengah wabah pandemic global covid-19,”Paparnya
Disebutkan jimmy, bahwa bagimana pemekaran sorong raya akan cepat terwujudkan, jikalau didalammnya belum terlihat keterlibatan semua unsur pihak.
“Tokoh agama, Toko adat, dan semua tokoh harus dilibatkan bukan sebaliknya walikota yang sebagai garda terdepan untuk mengurus pemekaran dengan Pemerintah Pusat nanti Pemerintah Pusat bilang pemekaran ini untuk Walikota Sorong atau untuk rakyat”, Tegas Jimmy.
Jimmy lalu mengakui, langkah – langkah pencegahan berskala karatina wilayah yang telah dilaksnaakan oleh Walikota sorong lambert jitmau dengan menutup sementara akses penghubung transportasi guna mencegah masuknya Virus Corona di wilayah sorong berlebihan.
“Sudah bagus dengan membuat tindakan pencegahan dengan menutup bandara dan pelabuhan tetapi tindakan saja tidak cukup, jadi harus juga ada solusi buat rakyat kecil seperti memberikan kompensasi kepada rakyat kecil itu baru namanya pemimpin yang berkeadilan sesuai dengan sila ke 5 Pancasila,”Tukasnya
“Jangan untuk Bandar Udara gembar gembornya satu Indonesia tahu begitu ditanya solusi untuk rakyatnya seperti apa diamnya seribu bahasa,”Tandasnya. [Rls/RED]
