REI PB dan Perbankkan Selaraskan Komitmen Kerjasama Sejuta Rumah

MANOKWARI, gardapapua.com — Real Estate Indonesia (REI) Papua Barat periode 2019 – 2021 pasca dikukuhkan dan dilantik melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-II Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Barat di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (30/1) kemarin, kini rutin mendorong sinergitas bersama pihak terkait.

Hal ini seperti mensinergitaskan dukungan pembiayaan dari perbankkan, perizinan dari pemerintah dan pihak terkait dalam rangkaian menyukseskan misi pembangunan perumahan sejuta rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah di Papua Barat.

V Julius Lois SE, CPA selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Barat periode 2019 – 2021, dalam diskusi pertemuan perdana anggota REI perwakilan Papua Barat dan jajaran Perbankkan di Kota Manokwari khususnya antara lain BRI, BTN, BNI, Mandiri dan Bank Papua, Kamis (14/2/2019) bertempat di Poenam Cafe Manokwari mengharapkan agar pembangunan rumah layak huni guna mencapai dan menyeleraskan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih digenjot serta di maksimalkan pembangunannya agar mampu mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di daerah.

“Visi kita itu adalah mampu mewujudkan pertumbuhan sejuta rumah demi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” Ucap Ketua DPD REI Papua Barat, V Julius Lois SE, CPA.

Menurut Julius, REI Papua Barat tetap berkomitmen membantu mewujudkan pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia juga berharap agar emerintah akan terus memberikan kebijakan dan regulasi yang mempermudah pengembang membangun rumah bagi MBR.

Julius membeberkan, tercatat hingga kini Jumlah anggota REI PB adalah sebanyak 38 developer dan tercatat aktif mempunyai proyek berjumlah 28 developer.

” Sebanyak 18 pengembang developer yang ada di manokwari dan lainnya terbesar di Mansel, Bintuni, Sorong dan Raja Ampat,”Jelasnya

“Kita meski anggap mudah, namun sebenarnya gak mudah. dengan segala kemampuan kami yakin REI papua barat kami komitmen kerja dengan baik, sehingga kami butuh dukungan penuh pihak perbankkan,”Tambahnya menuturkan

Pertemuan Perdana REI PB bersam pihak Perbankkan, dan Pemerintah dalam hal ini Satker Perumahan.

Sementara itu, Kepala Perbankkan BTN Azis Nikky mengatakan, bahwa pihak perbankkan dalam hal ini BTN merupakan perbankkan yang telah lama menjadi mitra bersama dengan User maupun Pengembang Property developer.

Sehingga terkait persyaratan dalam mendukung cepatnya realisasi persetujuan kepemilikan rumah baik non subsidi dan subsidi itu sangat perlu di perhatikan oleh para pengembang dalam hal ini para kemitraan developer ketika hendak melakukan pengajuan berkas para user atau dalam hal ini adalah masyarakat.

” Aturannya itulah yang harus kita perhatikan. Kita semua saling membutuhkan, sehingga penting adanya kordinasi dan keterbukaan baik antara mitra perbankkan, pengembang developer, dan user dalam hal ini masyarakat, “Cetus Kepala BTN Azis Nikky

Mewakili pemerintah Kepala Satuan Kerja Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR, Alfaris Labagu kesempatan itu juga mengharapkan, agar REI harus seperti ini, REI jangan jalan sendiri – sendiri. Sebab Real Estate Indonesia (REI) adalah bagian penting dalam pembangunan di Indonesia.

Sebab ketika membangun infrastruktur, berarti turut membangun Indonesia. Apalagi dalam tahun 2019 ini Satker Perumahan dalam tugasnya, akan cukup banyak membangun perumahan yang khusus di peruntukkan bagi para Aaparat Sipil Negara (ASN) di Papua Barat.

” Kami dari satker perumahan telah di tugaskan untuk mencatat jumlah pembangunan perumahan bagi ASN di Papua Barat, dan kami telah melaporkan hal ini kepada kementerian PUPR. Kementerian sekarang ini telah melakukan perombakan secara besaran, sehingga penting developer dan perbankkan dapat bekerja sesuai aturan,”Ujarnya

Selain itu, ia turut berpesan agar para developer pengembang perumahan yang ada di Papua Barat ketika mendapat user atau pelanggan berstatus ASN, agar dapat menjelaskan perihal bantuan DP uang muka sebagaimana telah dinstruksikan oleh jajaran Kementerian PUPR.

” Ada beberapa persoalan yang kerap di persoalkan oleh para ASN. Dimana untuk ASN, TNI/Polri mendapat bantuan. Sehingga tanggung jawab Developer turut menjelaskan hal sebagaimana dimaksud. Padahal bagi ASN mereka mendapat bantuan DP uang muka Rp. 4 juta dalam pembiayaan kepemilikan rumah saat hendak membuat akad pertama,”Tandasnya. [ian]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *