LBH Gerimis Instruksikan, Penggunaan Dana Kejurnas Selam Mansel Perlu Di Audit

MANOKWARI, gardapapua.com — Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimisi (LBH-Gerimis) menginstruksikan agar setiap penggunaan sejumlah aliran dana anggaran hibah ataupun bansos terhadap kegiatan yang berkaitan dengan cabang – cabang olahraga dalam menjaring atlit persiapan PON 2020 mendatang perlu mendapatkan pengawasan bahkan perlu diaudit pihak berkompeten.

” Sebagai pengamat politik hukum dan atas nama masyarakat, kami sangat ingin adanya arus keterbukaan informasi dalam hal pembinaan atlit. Bukan saja itu terkait penggunaan dana – dana untuk kegiatan cabor perlu ada pemeriksaan ketika kegiatan itu telah selesai di laksanakan, salah satunya kegiatan kejurnas selam di Kabupaten Mansel beberapa waktu kemarin,” Kata Direktur LBH- Gerimis Yoseph Titirlobi dalam keterangan press relaesenya, Senin (17/12/2018).

Direktur LBH Gerimis Yoseph Titirlobi,SH

Hal ini diutarakan Direktur LBH-Gerimis Yoseph Titirlobi menyikapi beberapa laporan masyarakat yang kerap menilai bahwa KONI Papua Barat melalui ketua hariannya tidak serius menangani pembinaan atlit di Papua Barat, serta wujud hak dan kewajiban para tenaga honorer atau pengurus yang merupakan tulang punggung suatu kegiatan yang harus diperhatikan, kerap terabaikan.

“Ini juga sesuai beberapa laporan yang kami monitoring contoh kasus kegiatan kejurnas selam di Mansel usai kegiatan honor panitia belum dibayarkan, padahal informasi kegiatan itu bukan gunakan dana yang sedikit,”Cetusnya

Pamflet kegiatan Kejurnas Selam oleh POSSI PB, di Mansel.

Oleh sebab itu, LBH – Gerimis sangat mengharapkan adanya instruksi dan ketegasan pimpinan terkait terhadap pengelolaan sejumlah Dana Hibah atas kegiatan kejurnas selam yang telah di gelar pada 16 – 18 November 2018 kemarin oleh POSSI Papua Barat selaku tuan rumah dalam rangka kegiatan menjaring atlit pada turnamen PON 2020 mendatang.

” Transparansi keterbukaan informasi publik itu dijamin oleh undang-undang. Karena sesuai informasi uang Kegiatan kejurnas selam kemarin sesuai angka nominal di proposal pengusulan adalah sekitar kurang Lebih Rp. 1 Miliar, masa honor panitia itu tidak di bayarkan, ini kan aneh,”Imbuhnya dengan nada tanya.

Adapun di ketahui, beber Yosep, honor panitia sesuai dalam RAB kegiatan Per orang akan dibayarkan 500 ribu/perharinya. Namun hingga genap sebulan terakhir ini, honor panitia tersebut tak kunjung di bayarkan.

LBH – Gerimis juga turut mengapresiaai pernyataan Ketua Umum Koni Papua Barat Drs. D. Mandacan sebelumnya saat acara kegiatan penutupan Musda ke III Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Papua Barat Di Oransbari, Sabtu (24/2) lalu telah tegas menginstruksikan agar program kerja KONI Papua Barat Periode 2017 – 2022 patut mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Sehingga sangat disayangkan, jikalau Hak dan kewajiban semua pihak yang ingin bekerja baik memajukan cabang olahraga dan para atlit yang ingin berjuang membawa nama Papua Barat pada pertandingan PON Papua 2020 mendatang akan sia – sia jika tidak diperhatikan secara serius.

Terpisah, saat dihubungi Ketua Harian KONI Papua Barat Daud Indouw melalui saluran telpon 081344xxx56x hingga berita ini dimuatkan belum memberikan respon tanggapan terkait hal ini.

Hal sama pun terjadi ketika redaksi mencoba meminta klarifikasi Ketua POSSI Papua Barat Markus Waran melalui sambungan selulernya 08124xxx05xx, belum berhasil mendapatkan klarifikasi kembali. [cep/ian]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *