Dukung Percepatan KEK, BWS PB Komitmen Genjot Penyediaan Sumber Air Bersih

Klik Tautan Video Di Bawah Ini :

MANOKWARI, gardapapua.com —¬†Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan Perekonomian di Papua Barat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang direncanakan akan di resmikan oleh Presiden Jokowi Pada bulan April 2019 mendatang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Barat pun turut mendukung hal tersebut melalui program penyediaan sumber air bersih (baku,red) dalam kepenuhan Industri dan sebagainya sebagaimana dibutuhkan.

” Kami dari balai sungai papua barat diminta persiapkan air bersih (baku,red). Dimana dalam capaian target itu, kita ditahap pertama telah melakukan lelang untuk pemasangan sumur bor dengan jaringan sepanjang sekitar 4 – 5 Km, di depan pintu KEK Kota Sorong, Arar, dan akan di kelola oleh Pemda setempat,”Ujar Ka. Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Bpk Elroy Koyari ,ST ,MT, di Kantornya, selasa (4/12/2018).

Lanjut Elroy, untuk tahun depan 2019 pihaknya pun akan melamukan uji study guna menyiapkan kebutuhan KEK sebanyak 424 liter/detik Air yang akan di ambil dari salah satu mata air dan bendungan yang diharapkan mampu disiapkan sesuai target.

” Kita berharap apa yang kita lakukan dapat mendukung eksistensi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kota sorong pintu masuk tanah papua, sehingga apa yang di harapkan pemerintah menyelaraskan pembangunan daerah dan capaian taraf ekonomi dapat berhasil dengan baik,”Tukasnya

Salah satu pembangunan SPAM di untuk Kota dan Kabupaten Sorong, di Makbon.

Hal ini juga seiring dengan langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat yang tertuang dalam dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yakni WPS 31 Sorong-Manokwari dan WPS 32 Manokwari-Bintuni.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu juga turut menjelaskan, Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.

Dimana sejak tahun 2017, Kementerian PUPR telah menganggarkan sekurangnya Rp 2,23 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas, permukiman dan perumahan di Provinsi Papua Barat. Beberapa infrastruktur strategis telah rampung dibangun, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara itu, Guna mendukung ketahanan air dan pangan, sudah diselesaikan pada tahun 2016, sejumlah pembangunan Bendungan di daerah Manokwari dan Kota Sorong.

Diantaranya, bendungan Wariori di Kabupaten Manokwari yang dilengkapi saluran irigasi primer selanjang 1 Km. Manfaatnya mengairi sawah seluas 1.400 hektar dari 3.450 hektar sawah potensial.
Pembangunannya menghabiskan alokasi anggaran Rp 237,5 miliar melalui kontrak pekerjaan tahun jamak sejak 2013 hingga 2016.

Bendung lainnya di Kabupaten Manokwari yang sudah selesai tahun lalu yakni Bendung Oransbari yang mampu mengairi areal persawahan seluas 3.016 hektar, dimana saat ini sudah berfungsi mengairi 700 Ha untuk 450 petani. Keberadaan Bendung tersebut mendukung program peningkatan produksi pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku di wilayah tersebut.

Selain itu Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua Barat juga telah menyelesaikan revitalisasi sungai Klagison di Kota Sorong dengan total anggaran Rp 19,56 miliar dan pembangunan pengaman Pantai Tanjung Kasuari dan Supraw sebesar Rp 13,22 miliar.

Peningkatan Konektivitas di Papua Barat

Sementara itu, untuk mendukung konektivitas di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat saat ini tengah menyelesaikan Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua bagian barat. Hingga kini telah dicapai pembangunan jalan sepanjang 1.058,76 km dari total panjang 1.070,62 km dan ditargetkan akan terbuka seluruhnya pada tahun ini.

Pada segmen 1, ruas Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 km) hingga akhir tahun 2016 kondisinya sudah teraspal sepanjang 459,93 km dan sisanya masih dalam kondisi perkerasan tanah sepanjang 134,88 km. Di ruas itu juga dibangun sebanyak 144 jembatan dengan total panjang 4.969,70 meter. Hingga 2016, sudah terbangun 135 jembatan dan dilanjutkan pada 2017 pembangunan 5 jembatan dengan total panjang 115 meter, sisanya dilanjutkan pada 2018.

Sementara pada segmen 2 ruas Manokwari-Wameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 km hingga tahun 2016 sepanjang 147,99 km sudah teraspal dan sisanya 315,96 km masih dalam kondisi perkerasan tanah. Direncanakan pada ruas tersebut akan dibangun sebanyak 263 buah jembatan dengan total panjang 6.421,90 meter.

Sebanyak 68 jembatan telah rampung pada tahun 2016, dan sebanyak 195 jembatan dilanjutkan pembangunannya hingga tahun 2018. Ruas jalan ini sudah terbuka seluruhnya, namun masih membutuhkan perbaikan geometri dan penanganan jembatan dibeberapa lokasi.

Untuk ruas lingkar Sorong-Pelabuhan Arar sudah dalam kondisi beraspal sepanjang 15,55 km, sementara 34,64 km dalam kondisi perkerasan tanah.

Untuk mendukung konektivitas ke Pelabuhan Arar yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan lingkar Sorong menuju Pelabuhan Arar sepanjang 50,19 km. Jalan ini terbagi 2 segmen, yaitu segmen 1 dari Aimas (KM 18) ke Pelabuhan Arar sepanjang 17,6 km. Segmen 2 mulai dari Aimas melingkari Kota Sorong ke daerah Soka sepanjang 32,59 km.

Dukungan Terhadap Kawasan Raja Ampat Sebagai Destinasi Wisata

Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Lingkar Raja Ampat sepanjang 342 km untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat. Pada tahun 2017 ini, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Namun panjang jalan yang dapat dibangun hanya 228,39 km sementara sisanya sepanjang 113,61 km masuk dalam wilayah cagar alam.

Kondisi Jalan Lingkar Raja Ampat yang sudah teraspal mencapai 35,77 km, 96,43 km masih berupa perkerasan tanah dan sisanya 209,8 km belum terbuka. Pada 2017 ini ditargetkan ada tambahan jalan yang beraspal sepanjang 37,77 km dan 97,76 km perkerasan batu.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR juga telah membangun sejumlah rumah khusus yang diperuntukan bagi Polri di Kabupaten Sorong, TNI di Kota Sorong, nelayan di Teluk Mayalimbit Raja Ampat, rumah khusus di Distrik Batanta Selatan Raja Ampat, dan mendukung perumahan Green Sorong bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Sorong. [ian/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *