ORI Jadikan Program KKN dan Magang Mahasiswa sebagai Strategi Perkuat Layanan Publik di Wilayah Pabar-PBD
MANOKWARI, gardapapua.com — Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua Barat – Papua Barat Daya menjadikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Pemagangan Mahasiswa/i, yang bersumber dari setiap perguruan tinggi swasta dan negeri sebagai salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik di daerah, secara khusus dalam wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD).
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat – Papua Barat Daya, Amus Atkana, pada sela-sela agenda pelepasan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan atau PKL dari STIMIK Kreatindo Manokwari, pada Selasa (8/9/2026).
STIMIK Kreatindo Manokwari tercatat telah dua kali mengirimkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk melaksanakan KKN dan PKL di Kantor Ombudsman perwakilan Papua Barat.
Perwakilan Dosen dari STIMIK Kreatindo, Jack Kapisa menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman yang telah membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lembaga negara pengawas pelayanan publik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Papua Barat yang sudah dua kali menerima mahasiswa kami untuk magang. Ke depan STIMIK Kreatindo akan terus berkomitmen bersama Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang beradab, dengan semangat mencegah, mengawasi, dan melaporkan praktik maladministrasi di Papua Barat,”Ucap Jack Kapisa.
Dalam situasi itu, Amus Atkana mengapresiasi langkah STIMIK Kreatindo dan menyebut kolaborasi serupa juga telah terjalin dengan perguruan tinggi lain.
“Selain STIMIK Kreatindo, Universitas Papua atau UNIPA melalui Fakultas Ekonomi juga pernah mengirimkan mahasiswanya untuk magang di Ombudsman Papua Barat,”Ungkap Atkana.
Menurut Amus, pelayanan publik memiliki cakupan yang sangat luas dan multi kompleks. Karena itu, Ombudsman terbuka bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.
“Isu pelayanan publik menyentuh semua bidang. Baik itu hukum, ekonomi, komunikasi, teknologi informasi, maupun ilmu sosial lainnya. Semua disiplin ilmu sangat cocok dan bisa diterima untuk magang di Ombudsman Papua Barat – Papua Barat Daya,”Katanya.
Ia menilai, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Ombudsman memberikan dua manfaat. Pertama, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam mengawasi dan memahami standar pelayanan publik. Kedua, kehadiran mahasiswa membantu Ombudsman memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman juga mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
“Jika Bapak Ibu menerima layanan yang kurang baik, berbelit-belit, atau tidak sesuai prosedur, jangan ragu untuk melapor. Ombudsman hadir untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi,”Tegas Amus.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan yang telah disediakan Ombudsman Papua Barat, yaitu Call Center 137 atau melalui WhatsApp : 0811-2543-737.
“Kami siap melayani Anda. Pengaduan masyarakat adalah bahan penting bagi kami untuk melakukan pengawasan dan perbaikan layanan publik,”Tambahnya.
Bagi Ombudsman, kolaborasi dengan kampus adalah bagian dari upaya membangun ekosistem pengawasan yang lebih luas. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan akan lahir kesadaran kolektif untuk menolak praktik maladministrasi.
Program KKN dan magang ini akan terus dikembangkan. Ombudsman Papua Barat – Papua Barat Daya berharap lebih banyak universitas di kedua provinsi dapat bergabung, sehingga pengawasan terhadap pelayanan publik menjadi gerakan bersama.
Dari ruang kampus hingga ruang pelayanan, sinergi antara lembaga negara, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. [LN/RED]
