DaerahGarda ManokwariGarda NusantaraGarda Papua BaratHeadline newsHUMANISPolitikSudut Pandang

Tahun Politik, Pj. Sekda Papua Barat Ingatkan Netralitas ASN di Pemilu 2024

MANOKWARI, gardapapua.com — Netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan publik, di momentum tahun – tahun politik. Seperti diketahui, bahwa Asas netralisasi seorang ASN harus diwujudkan, bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Demikian hal tersebut, diingatkan guna terhindar dari hukuman disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk memahami asas netralitas ASN dalam Pemilu 2024 serta meningkatkan kekhawatiran atas pelanggaran netralitas ASN, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, (Sekda) Provinsi Papua Barat, DR. Yacob S. Fonataba M.Si, memberikan penegasan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Barat untuk netral, tidak terlibat aktif dalam politik pratiks, pada pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

‘’Peraturan yang sudah dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama pertama bahwa ASN itu bersifat netral dalam Pemilu,’’Ujar Sekda Papua Barat yang ditemui wartawan di Halaman Perkantoran Gubernur Papua Barat, pada Senin (27/11/2023), dalam wawancaranya, usai pelaksanaan apel.

Menurut Sekda Papua Barat, ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun dan tidak boleh menggunakan atribut apapun pda pelaksanaan Pilkada dari sekarang sampai dengan Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

‘’Tetapi, pemerintah bersifat mendukung pelaksanaan Pemilu, sebagai Sekda saya menghimbau kepada seluruh ASN menjaga netralitas, menjaga ketertiban dan bekerja secara baik sehingga kita profesional dalam mendukung pelaksanaan Pemilu,’’Pesan Sekda Yacob S Fonataba.

Selain ASN harus netral, ASN juga tidak boleh menggunakan semua fasilitas pemerinta termasuk kendaraan dinas tidak boleh dimanfaatkan pihak di luar pemerintah dalam kegiuatan Pemilu.

Fonataba menegasakan, bahwa jika seseorang ASN ingin hadir untuk sekedar mendengar mendengar visi, misi diperbolehkan.

Lanjut Fonataba, bahwa jika ada ASN yang benar-benar terbukti terlibat politik praktis dan tidak netral dalam Pemilu 2024 tentu ada sanksi. ‘’Pasti ditindakan, hukumnya ada, ada aturan sesuai internal, kita sudah disosialisasikan,’’Tuturnya.

Diketahui, bahwa masa dan waktu kampanye Pemilu 2024 telah mulai pada Selasa 28 November 2023, dan akan berlangsung sampai di tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. [Tam/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *