Ramah Tamah dengan Masyarakat, Irene Manibuy Paparkan Tugas dan Target BP3OKP – RI Perwakilan Tanah Papua
MANOKWARI, gardapapua.com — Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP – RI) Perwakilan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berkesempatan menggelar acara ramah tamah bersama masyarakat, di Manokwari.
Acara ramah tamah dengan para perwakilan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur forkopimda serta instansi terkait lainnya yang ada di tanah papua, yakni papua barat digelar pada senin (10/7/2023), di Aston Niu Hotel, Manokwari, Papua Barat.
Acara tersebut digelar sebagai ungkapan syukur atas sebelumnya pengukuhkan keenam anggota BP3OKP-RI Asli Papua oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/5/2023), lalu.
Pengukuhan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang pengangkatan enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Kegiatan yang berlangsung penuh hikmat itu, Irene Manibuy, selaku perwakilan BP3OKP-RI Provinsi Papua Barat, dalam arahan dan sambutannya mengatakan, bahwa dia bersama Alberth Yoku perwakilan BP3OKP-RI Provinsi Papua, menggelar acara ramah tamah BP3OKP bersama Masyarakat ini, adalah sebagai bentuk ungkapan syukur dan sebagai langkah awal pihaknya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab kedepan.
Mengingat kehadiran BP3OKP ini adalah sebagai Tugas Negara guna mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan.
“Sebagai perwakilan dari Provinsi Papua Barat, saya bersama-sama dengan 5 orang perwakilan lainnya di Tanah Papua, telah melakukan serangkaian koordinasi di Jakarta untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat yang sesuai dengan pendekatan kultural dan teknokratik sebagaimana arahan Bapak Wakil Presiden, sehingga baru sekarang dapat bertemu langsung dengan Bapak / Ibu semua,”Ucap Irene Manibuy mengawali sambutannya.
Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2022, Badan Khusus yang selanjutnya disebut BPP ini, harus dapat membawa semangat baru, paradigma baru, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua Barat 20 tahun mendatang sebagaimana arahan Bapak Presiden.
” Sehingga akan hal itu, Saya sebagai perwakilan BP3OKP – RI dari tanah papua dalam hal ini Papa Barat, perlu turun untuk melihat, mendengar dan merasakan permasalahan pembangunan yang terjadi di Papua Barat untuk dapat merumuskan rekomendasl kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Presiden bagi percepatan pembangunan Papua Barat yang mempertimbangkan kondisi sosioantropologis masyarakat, secara adat, budaya dan birokratis,”Ujar Irene.
Seperti diketahui, BPP bertugas pertama, untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan mengawal pelaksanaan OTSUS Papua sampai dengan Tahun 2041. Kedua, menterjemahkan RIPPP ke dalam Rencana Aksi 5 Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam_RKP/RKPD/Renja KL dan APBN/APBD serta masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, melakukan terobosan pembangunan dan mengawal janji Presiden terhadap Papua Barat. Keempat, memfasilitasi dialog dan komunikasi konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat di Papua.
BPP berfungsi melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua Barat.
” Provinsi Papua Barat yang besar, terdiri dari Kab Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana, merupakan daerah potensial yang kaya. Bila dikekola secara bijaksana dengan pendekatan pembangunan yang tepat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya pulau-pulau, kita punya minyak dan gas, kita punya ikan yang kaya, kita punya kebun yang luas, kita punya pariwisata yang indah yang didukung oleh peradaban dan karakter kekerabatan yang kuat, sehingga tidak ada lagi kata Papua Barat tidak sejahtera kedepannya,”Cetusnya.
Selain itu, Irene juga menggambarkan, bahwa peran dan tugas BP3OKP-RI perwakilan di tanah papua juga, khususnya di bidang SDM kedepan bisa unggul, maka bersama akan membangun kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan olahraga yang difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan di seluruh distrik dan kampung gtermasuk wilayah terisolir di tanah papua.
“Tentu ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas dan layak, antara lain melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, penguatan peran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, serta PUSTU. Sementara Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah, pemerataan akses pelayanan pendidikan, afirmasi dan beasiswa pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan kontekstual papua (melalui sekolah berpola asrama, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), sehingga terobosan harus kita ciptakan yang berdampak terhadap kosojahteraan pembangunan di Papua Barat serta dirasakan manfaatnya hingga tahun 2041 nanti bisa berjalan sesuai visi – misi dan semangat otsus itu,”Tukasnya.
Dia berharap semua pihak nanti bisa bersinergi dan dapat duduk bersama, dalam melakukan sinergi percepatan pembangunan, menemukan dan mengenali permasalahan pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar di masyarakat, serta mendengar dan merasakan apa yang menjadi kendala pelaksanaan tata kelola pembangunan di era otonomi khusus dengan lebih baik lagi.
“Tujuannya sehingga kita bisa merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Wakil Presiden sebagai ketua Badan Pengarah Papua di Papua Barat yang kita cintai ini. Saya sebagai mata, mulut dan telinga Bapak Wakil Presiden di Papua Barat, saya hadir di disini dengan harapan, segala aspirasi bisa bersama kita kawal dalam bentuk perhatian serius membangun tanah papua, secara khususnya di Papua Barat, untuk melayani dan bekerja dengan hati,”Tandasnya. [Ian/Red]
