Gelar Aksi, Koalisi Pemuda dan Masyarakat 7 Suku Desak DPRD Segera Dorong Penetapan Sekda Definitif
TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Status Sekretaris Daerah Kabupaten Bintuni yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kembali dipertanyakan oleh Koalisi Pemuda Denominasi Gereja dan Masyarakat 7 Suku serta Masyarakat Papua lainnya di Kabupaten Teluk Bintuni.
Itu didesak dalam kegiatan aksi longmarch ke kantor DPRD Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada rabu (31/8/2022).
Koalisi pemuda dan masyarakat 7 suku meminta DPRD ikut mengawal kekosongan jabatan tinggi pratama (Sekretaris Daerah) tersebut.
Pasalnya, sejak tahapan seleksi Sekretaris Daerah Teluk Bintuni yang dilakukan medio (Mei 2020-Desember 2020), hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penetapan sosok pejabat definitif Sekda Teluk Bintuni.
Dalam penyampaian aspirasi dihadapan Anggota DPRD Teluk Bintuni, penanggung jawab aksi, Nomensen Mirino, mendesak DPRD segera memanggil pihak terkait untuk membahas kekosongan jabatan dimaksud.
“DPR harus panggil pihak terkait (pansel dan pemerintah) membahas masalah ini, kenapa dari tahun 2020 sampai sekarang sekda definitif belum dilantik padahal semua tahapan seleksi sudah dilakukan,”Ujar Nomensen
Sementara itu, intelektual muda 7 suku lainnya, Fransisco Yassie, juga menyampaikan hal serupa. Secara khusus, ia menyoroti belum dilantiknya Sekda Definitif Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurut dia, terjadinya kekosongan jabatan Sekda Definitif telah dirasakan dampaknya oleh seluruh elemen masyarakat dalam pemerintahan daerah di kabupaten teluk bintuni.
Selama kurang lebih 2 tahun, Pemkab seakan lumpuh karena kekosongan itu secara langsung mempengaruhi proses pemerintahan terkait anggaran, administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan maksimal.
“Jabatan ini adalah jabatan strategis yang berkaitan erat dengan pengambilan kebijakan soal anggaran, administrasi umum, dan tata kelola pemerintahan,”Ungkap Sisco
“Kalau hanya di isi oleh plt, kami menduga praktek monopoli kebijakan dan kekeliruan bisa saja terjadi di tubuh pemerintah kabupaten teluk bintuni dan menciderai nilai-nilai good government,”Bebernya menambahkan
Massa aksi longmarch, diterima langsung oleh beberapa Anggota DPRD Teluk Bintuni antara lain, Andarias Nauri (NasDem), Ayor Kosepa (Golkar), Sujono (Perindo) dan Malton Paramma (PAN).
Menggapi penyampaian massa aksi, Andarias Nauri (F-NasDem Bersatu) menjamin hal ini akan segera ditindak lanjuti oleh DPRD Teluk Bintuni sesuai mekanisme kelembagaan.
Ia meminta massa aksi tetap bersabar, mengingat saat ini semua unsur pimpinan sedang melaksanakan tugas diluar kota. [SY/RED]
