Tanggapi Persiapan DOB Manokwari Barat, Masyarakat dan Kepala Suku Besar Terkait Gelar Pertemuan
MANOKWARI, gardapapua.com — Memperhatikan perkembangan politik negara dalam pengelolaan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta agenda pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat daerah dalam hal pemekaran maupun pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten dan kota, sejumlah masyarakat perwakilan tanah adat dan kepala suku wilayah adat manokwari adat menggelar pertemuan umum dan diskusi bersama.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Suku Besar Arfak Manokwari turunan Barenz Mandacan, Bpk. DR. Nataniel D. Mandacan, M.Si, Jumat (20/11/2020).
Dalam pertemuan itu turut mengundang dan dihadiri oleh bapak/ibu/sdr/i Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Perwakilan Masyarakat dari Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Saukorem-Amberbaken, Distrik Mubrani dan Distrik Sidey, bertempat di Halaman Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika Kreatindo (STIMIK), Jl. Kali Bambu, Manokwari.
Setidaknya ada beberapa hal strategis yang disampaikan dan dibahas dalam pertemuan umum serta diskusi singkat itu terkait aspirasi masyarakat membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut. Salah satunya, adalah bagaimana masyarakat adat bisa siap dan tidaknya menerima keputusan pemerintah pusat.
Turut hadir juga dalam kesempatan itu, Bpk. DR. Bastian Salabai selaku tokoh pejuang Manokwari Barat, dan Marinus Bonepay selaku tim kerja, Mathius Makambak selaku Ketua tim pengarah pemekaran manokwari barat, Kepala Suku Bpk. I. Mandacan, dan perwakilan masyarakat adat terkait serta tim – tim kerja lainnya, dan seluruh perwakilan lapisan masyarakat yang mendiami wilayah manokwari barat.
Kepala Suku Besar Arfak Manokwari turunan Barenz Mandacan, Bpk. DR. Nataniel D. Mandacan, M.Si, pada kesempatan itu mengatakan, bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengingat beberapa pertimbangan terkait situasi dan kondisi negara yang sedang dihadapi dan bagaimana melihat aspirasi masyarakat terhadap kesiapan menerima Daerah Otonom Baru (DOB) dapat terlaksana baik nantinya jika disetujui.
Selain itu, melalui kesempatan ini juga sebagai bagian menyatukan persepsi dan komitmen untuk bagaimana nanti masyarakat bisa mempersiapkan diri sejak dini, dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan dan SDM pada wilayah manokwari barat.
” Jadi semangat kami tetap ada, dan tidak buyar. Dan biarlah melalui kebijakan pemerintah pusat ini sebagaimama komitmen membangun papua melalui peraturan pemerintah tentang pembangunan papua dan papua barat itu maka poin – poin yang telah tersirat didalamnya kita sebagai kepala suku dan lapisan masyarakat untuk bagaimana mengambil langkah mempersiapkan itu. Karena misalnya kalau pemerintah menjawab penuh aspirasi ini, sudah tentunya kita masyarakat adat akan mempersiapkan tanah untuk mendukung fasilitas layanan jalan dan jembatan, perumahan, perkantoran, sekolah dan lain – lain,”Ungkap Nataniel D Mandacan
Dalam kesempatan ini juga, beberapa hal tentang batas – batas wilayah adat turut dibahas dan akan didorong sebagai bagian penyelamatan dan menghargai hak – hak masyarakat adat setempat.
“Jadi pasti pemerintah pusat akan turun lagi. Dan tentang batas – batas wilayah adat, kami dari perwakilan tiga kepala suku ini sudah menyurat juga ke pemerintah pusat dalam hal ini presiden hingga ke jajaran kementerian agar kalau pengesahan daerah DOBnya nanti tolong memperhatikan dan mengacu ke wilayah adat yang sudah ditentukan. Mengingat tim Provinsi Papua Barat Daya juga sedang melakukan hal yang sama. Sehingga saya minta agar aspirasi masyarakat terkait kalau nanti papua barat daya mekar, maka tolong kembalikan empat wilayah adat kami, yaitu kebar, senopi, amberbaken, dan mubrani yang sementara ini masuk ke wilayah sana secara pemerintahan. Dan ini menjadi suatu perhatian bersama yang juga sudah diketahui pak menteri,”Jelas Nataniel
Melalui pertemuan ini, Nataniel berharap agar komitmen keluarga besar suku arfak tidak boleh terpecah dan satu suara untuk masa depan negeri dan generasi mendatang.
Sembari berharap, agar segala bentuk aspirasi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi papua barat dan jajaran, hingga sampai ke pemerintah pusat, sebagai bagian mendukung percepatan pembangunan daerah.
” Saya hadir disini sebagai kepala suku. Dan kami harap aspirasi ini pemerintah dengar dan jawab. Dan kami minta agar pemerintah bisa sokong dan bantu dari segi penganggaran agar jalan pemerintah di awal ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu harapannya ketika ada kebijakan pemerintah pusat untuk melepas DOB, maka secara hirarki adat harus dikembalikan dan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk struktur pemerintahan yang berdasarkan aspirasi rakyat itu sendiri nantinya,”Tukasnya. [Ian/Red]
