Kepala Daerah Di Papua Barat Dihimbau Ikuti Jejak Bupati Paniai Terkait Penerimaan CPNS

MANOKWARI, gardapapua.com — Para kepala daerah Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat dihimbau agar terkait Penerinaan CPNS kedepannya dapat mengikuti jejak sosok seorang Bupati Paniai.

Hal itu diungkapkan oleh Jimmy Demianus Ijie, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Papua Barat, Komisi V Bidang Infrastruktur dalam konferensi pers di Manokwari, Rabu (5/8/2020).

Hal ini perlu disuarakan sebab dirinya menilai bahwa fakta dilapangan tentang mekanisme akomodir 80 Persen OAP : 20 Persen Non OAP tak dapat dikawal baik oleh pemerintah daerah secara khusus di provinsi papua barat dengan serius hingga menimbulkan polemik masalah yang baru ditengah masyarakat.

” Seperti contoh kita mengambil contoh saja, kemarin saya saat berada di tambrauw, khususnya Snopi saat saya melintas masyarakat kemudian palang saya dan sampaikan aspirasi ini. Dimana fakta 80 : 20 itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Sehingga saran saya Para kepala daerah Bupati ini mestinya bisa mengikuti jejak Bupati Paniai tentang arah kebijakannya. Presiden sampai hari ini saja tidak menegur dia, bahwa tidak nasionalis namun karena keberpihakan itu sesuai,”Ujarnya yang akrab disapa Bung J.D.I

Sebab jika disamaratakan dengan persaingan bidang usaha lainnya, masih sulit oleh Orang Asli Papua (OAP) jikalau tak diberikan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai, bersaing dengan saudara – saudara non oap.

” Jadi menurut Saya jejak Bupati Paniai sangatlah bijak karena sebuah alasan yang benar dan tepat tentang keberpihakan. Sebab Orang Asli Papua (OAP) kita tidak bisa dipaksakan untuk mengejar saudara – saudara lainnya dibidang wiraswasta, atau bidang lainnnya secara swakelola mandiri. Sehingga peluang seperti CPNS inilah yang dilihat bisa membantu arah jalan karir anak – anak papua berdiri di atas tanah negerinya,”Terang Jimmy

Dari hal itu pula, lanjut dia menerangkan, dengan sendirinya nilai – nilai implementasi UU Otsus akan terjamin dan dianggap berhasil oleh masyarakat meski masih membutuhkan beberapa rangkaian revisi dan penguatan perundangan turunan dari Otsus tersebut. [TIM/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *