Buka Musrenbang Distrik Masni, Wabup Edi Budoyo Ingatkan Pakai Dana Kampung Sesuai Program
MANOKWARI, gardapapua.com — Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menghadiri dan membuka langsung pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Masni tahun 2020.
Kegiatan yang mengangkat tema : Dengan Musrenbang kita bangun distrik Masni menjadi lebih baik menuju Manokwari Bisa, turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Distrik Masni Yustus Isba, Sekretaris Bappeda Herman Rona, kepala kampung, kepala OPD teknis terkait, dan perwakilan anggota DPRD dapil 4 wapramasi, bertempat di balai pertemuan, Distrik Masni, Kamis (27/2/2020).
Mewakili Bupati, Wabup Edi Budoyo dalam sambutan mengingatkan, beberapa hal penting yang perlu diterapkan untuk meningkatkan program strategis Desa yang tentunya harus dapat direalisasikan.
Hal ini agar setiap program yang dituangkan dapat bersama dikawal agar pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi masing – masing, dan dana kampung itu terpakai sesuai program yang sudah diusulkan dan direncanakan.
” Untuk kampung yang ada di Masni agat menggunakan Dana Kampung dalam upaya pencapaian Kampung Mandiri, mendukung program prioritas kabupaten dan lebih fokus pada program/kegiatan pengembangan ekonomi kampung,”Papar Wabup Edi Budoyo
Sehingga, komponen masyarakat kabupaten Manokwari untuk mewujudkan Visi RPJP 2006 – 2025 dengan agenda pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia, perwujudan stabilitas Daerah yang sehat dan dinamis, implementasi nilai – nilai Budaya dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek seyogiayanya dapat tercapai sesuai target.
” Pelaksanaan Musrenbang distrik ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk menggali potensi daerah, permasalahan serta aspirasi masyarakat, karena benar – benar dirasakan dan dibutuhkan sesuai dengan kondisi daerah setempat. Supaya setiap usulan itu benar – benar berdasarkan dari bawah sehingga anggota dewan perwakilan yang ada ini harus di kawal. Supaya setiap program ini juga nanti ditujuhkan bertahap baik ke tingkat kabupaten, provinsi dan hingga ke pusat.
Dengan demikian, agar setiap pertumbuhan ekonomi yang tengah berkembang di tengah masyarakat, dapat didukung dengan penyediaan akses jalan yang baik.
” Untuk itu setiap usulan, harus sesuai dengan volume, anggaran dan juga disingkronkan ke OPD teknis terkait,”Tukasnya. [Ian/Red]