Kadis PUPR Bintuni Ngaku ‘Tak Tahu’ Ada Oknum PNS Nyambi Proyek

MANOKWARI, gardapapua.com — Meski sudah ada kumpulan data para pengusaha kontraktor lokal Orang Asli Papua (OAP) domisili di Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni, Tommy Tulak mengakui, bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah nama – nama pengusaha OAP dalam penerimaan pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) tahun 2019 triwulan keempat, sesuai Perpres 17/2019.

” Kita punya Bank data ada. Namun perlu diingat bahwa kegiatan pembagian sejumlah paket PL ini memang sangat tidak mungkin merata kesemua karena keterbatan anggaran kita di tahun 2019, dan keputusan itu turun ke kabupaten/kota, disaat kita juga sudah penetapan APBD,”Ucap Tommy Tulak, Sabtu (26/10/2019) kemarin.

Menyinggung terhadap adanya dugaan praktik makelar proyek sejumlah oknum PNS di Kabupaten Teluk Bintuni, seperti ditudingkan masyarakat, Tommy Tulak, menyebutkan, jika hal itu tidaklah benar dan juga ia tidak mengetahui pasti.

” Kalau soal itu karena memang nama – nama itu disusun oleh Tim, saya haya disuruh mengontrol itu. Cuma begitulah saya tidak tau semua itu nama – nama yang dimasukan PNS atau tidak atau antara si A dan B ada hibungan keluarga misalnya, saya tidak tahu, “Ungkapnya

Kadis Tommy Tulak juga mengakui jika benar adanya pihaknya melakukan sejumlah pekerjaan kedinasan tidaklah diperkantoran, melainkan disebuah ruanga yang disewakan. Dia beralasan, karena dalam penyusunan sejumlah paket PL itu, tim penyusunan memerlukan waktu kerja yang baik dan tidak terganggu, namun demikian dengan telah tersusunnya paket PL kepada pengusaha OAP, segera mereka akan kembali berdinas dan berkantor seperti biasa di kantor PUPR Bintuni Sp 3, Manimeri kompleks perkantoran kantor Bupati, Teluk Bintuni.

” Memang benar beberapa waktu terakhir kami tidak berkantor, karena kami kalau susun dikantor masyarakat datang terus, kami tidak bisa bekerja baik,”Jelasnya

Tambahnya, bahwa kondisi keuangan ditahun 2019 yang diperuntukan dalam program paket pekerjaan penunjukan langsung sedikit menurun, dibanding tahun 2018 lalu, disediakan mencapai kurang lebih Rp. 80 – 85 miliar.

” Jadi tahun ini sekitar Rp. 45 miliar ditambah sekitar Rp. 15 miliar dari DPA Induk untuk 400 paket pekerjaan, sedikit menurun, “Bebernya

“Juga tidak dipungkiri, pengusaha OAP lokal kita sekarang dibintuni sudah mencapai ribuan pengusaha kontraktor OAP. Sehingga saat sebagian kecil terakomodir sebagian besar tidak, itulah yang akhirnya memicu aksi – aksi demo spontanintas itu, “Tambah Tommy Tulak menyebutkan.

Sebelumnya, pada beberapa aksi spontanintas yang dilakukan oleh ratusan masyarakat tergabung dalam para pengusaha kontraktor OAP hingga berbuntut aksi pemalangan kantor Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni, Di SP 3 Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dikarenakan, para pengusaha OAP merasa tidak adilnya pembagian sejumlah paket proyek Penunjukan Langsung (PL) sesuai Perpres 17/2019, tersebut.

Hal ini seperti diungkpakan, Sadia Refideso, salah satu kontraktor OAP Distrik Babo, sabtu (26/10/2019) siang. Dijelaskan, kekecewaan itu salah satunya seperti yang dialami olehnya. Yaitu, pada sejumlah pengusulan pekerjaan penunjukan langsung, yang diusulkan olehnya malah diterima dan dikerjakan oleh nama pengusaha kontraktor lain, yang tak lain merupakan salah satu oknum pegawai negeri sipil berinsial RF.

” Seharusnya kalau sudah pegawai tidak usah dapat dan kerja proyek lagi, salah satunya ada oknum pegawai berinsial RF masa dia pegawai tapi ada paket pekerjaan proyek lagi untuk dia. Selain itu lucunya itu usulan saya. Saya tau pekerjaan itu lokasi dan anggarannya,”Ungkap Sadia Refideso. [SY/RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *