Warga 4 Distrik di Bintuni Sepakat, PT. PSK Hentikan Aktifitas Perusahaan

TELUK BINTUNI, gardapapua.com — Warga yang berada di 4 distrik di kabupaten Teluk Bintuni, yakni distrik Merdey, distrik Biscoop, distrik Moskona Timur dan Masyeta sepakat meminta kepada management perusahaan PT. Papua Satya Karya (PSK) segera menghentikan aktifitas perusahaan yang saat ini berpusat di kampung Taugo II, Jagiro (Base Camp).

Pasalnya, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, PT.PSK beroperasi bermodalkan IUPHHK-HA, masyarakat pemilik hak ulayat belum merasakan/melihat secara nyata, PT.PSK melakukan kewajibannya (PP 6/2007, PP 3/2008 dan SK Menhut 523/KPTS-II/1997) terhadap pemilik hak ulayat.

Sehubungan dengan adanya Base Camp tersebut diatas, beberapa waktu lalu, masyarakat juga menolak dengan tegas pemberian ijin secara lisan/tertulis oleh pemerintah/swasta kepada perusahaan (PT.PSK) untuk menggunakan jalan milik pemerintah (Merdey-Mogoi) demi kepentingan perusahaan.

Demikian poin surat nomor 138/29/V/2019, tertuang 4 point yang menyebutkan bahwa selain menolak penggunaan jalan milik pemerintah untuk aktifitas perusahaan, masyarakat meminta PT.PSK wajib membuka jalan diluar jalan pemerintahan untuk aktifitas logging kayu.

“Meminta PT.PSK membuka jalan diluar jalan milik pemerintah untuk aktifitas logging kayu karena sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan,” bunyi kutipan point 3 surat tersebut, yang turut ditandatangani, Yustina Ogoney, serta Yohanis Ogoney selaku kepala kampung Dagow.

Selain itu, masyarakat juga meminta PT.PSK segera melakukan sosialisasi tentang pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat pemilik ulayat dan juga rencana kerja perusahaan selama beroperasi di kawasan hutan IUPHHK-HA.

Ketua Yayasan Panah Papua, Sulfianto Alias ketika dihubungi awak media, menjawab secara singkat, bahwa saat ini, pihaknya sedang melakukan advokasi bersama masyarakat pemilik ulayat.

“Kami lagi meminta masyarakat melaporkan permasalahan ini kepada penerbit sertifikat PHPL PT PSK. Kalau tidak beres, sertifikasinya dicabut saja,”Tegas Sulfianto.

Surat kesepatan yang dibuat dan difasilitasi oleh yayasan panah papua itu, dalam kutipan isi surat, telah di tembusi kepada Pimpinan Pemerintah Papua Barat dalam hal ini Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, Bupati Teluk Bintuni, Dprd, dan pihak keamanan kepolisian setempat.

Disisilain, pihak management perusahaan hingga berita ini dirilis, belum dapat dihubungi, terkait menanggapi hasil pertemuan dan kesepakatan keempat warga distrik tersebut. [SY/Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *