Kadis PUPR PB Dukung Kebijakan Gubernur Berdayakan Pengusaha Kontraktor OAP
MANOKWARI, gardapapua.com — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Barat Heri.G.N. Saflembolo,ST.,MT mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dalam memberdayakan pengusaha kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
” Kami sangat mendukung dan apresiasi kebijakan gubernur papua barat yang menginginkan persaingan pengusaha kontraktor sesama OAP itu sehatlah dalam arah kebangkitan yang semakin berjalan baik kedepan,”Kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Barat Heri.G.N. Saflembolo,ST.,MT, di Mapolda Papua Barat usai acara peresmian gedung gereja oikumene dan mesjid Al – Saleh, Rabu (28/11/2018).
Dimana dalam hal ini, pembinaan bagi OAP yang diharapkan kedepan dapat terus membaik adalah tentang mampu melakukan management Perlengkapan Administrasi dan Kesiapan Peralatan pendukung, serta hal lainnya yang berkaitan, dalam mengikuti ketentuan dan aturan pelelangan dan penunjukan pelaksanaan paket pengerjaan khususnya pada infrastruktur dasar dapat dikerjakan secara berkelanjutan.
Sementara itu, saat menyinggung persentase jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp. 200 miliar yang diperuntukkan dan dikerjakan bagi pengusaha asli OAP dalam bentuk paket, Heri.G.N. Saflembolo,ST.,MT, menyebutkan, dari pagu anggaran yang telah terserap dari jumlah tersebut hingga akhir november 2018 sesuai laporan penyerapan anggaran adalah berkisar 40% persen, dan dipastikan masih akan terus naik dikarenakan hingga dalam minggu berjalan, sejumlah pekerjaan yang telah dikerjakan OAP telah memasuki masa penagihan dan proses administrasi.
” Jadi kalau jumlah paket untuk OAP pekerjaan sudah berjalan terutama pada sejumlah paket pekerjaan fisik dan lagi proses administrasi. Yang sementara berjalan ini juga sudah ada yang menagih serta melengkapi perlengkapan sejumlah berkas administrasi pembayaran kontrak,”Bebernya
Saflembolo melanjutkan, Pada umumnya di lapangan hingga kini sejumlah realisasi pekerjaan berjalan baik dan tinggal tunggu pencairan pembayaran. Terkait keterlambatan penyerapan dan pembagian paket pekerjaan adalah hanya proses administrasi semata.
” Kita juga baru mulai dengan pengelolaan ini, jadi wajarlah kalau ada kurang – kurang sedikit. Namun bukan berarti kami tidak kejar target, dan memperhatikan pengusaha kontraktor OAP. Meski memang tidak sedikit jumlah pengusaha OAP, namun tetap kami selaku instansi terkait tetap mendukung kebijakan Gubernur selaku pimpinan daerah, untuk bagaimana turut memberdayakan pengusaha OAP itu sendiri dalam memberikan kesempatan terlibat mengerjakan pembangunan daerahnya,”Jelasnya.
Ia pun optimis, hingga dipenghujung tahun, target capaian 80% laporan penyerapan anggaran pada dinas PUPR Papua Barat dapat dicapai pihaknya. Sehingga ia berharap, dengan arah kebijakan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan yang telah dilakukannya, dapat terus digiatkan dan ditingkatkannya pada program kerja dinas PUPR Papua Barat Tahun Anggaran 2019 mendatang. [ian]
