Tak Mau Predikat Rawan Politik, Polres Bintuni Janji Kerja Profesional
TELUK BINTUNI, gardapapua.com —Kapolres Teluk Bintuni AKBP Andriano Ananta mengatakan, jajaran kepolisian polres Teluk Bintuni berkomitmen akan tetap bekerja secara profesional dan efisien bersama pihak terkait, guna mematahkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) sebagai referensi dan acuan mencegah potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
” Ada tidaknya predikat rawan konflik, kami dari pihak kepolisian tetap dalam posisi siap untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang,”Kata AKBP Andriano Ananta, Kamis (22/11/2018).
Menurut Andriano, sesuai kordinasinya, Hal yang sama juga datang dari para Pimpinan Parpol Teluk Bintuni berkomitmen menolak Predikat Rawan Konflik jelang dam menghadapi Pileg dan Pilpres pada bulan april tahun 2019 mendatang.
” Tidak hanya pimpinan Parpol, penolakan predikat rawan konflik juga diutarakan oleh beberapa kepala Distrik dan kepala kampung. menurut mereka,selama ini kabupaten Teluk Bintuni tetap dalam kondisi aman, mereka mengatakan bahwa jangan memakai data pilkada tahun 2015 lalu sebagai acuan untuk menetapkan Teluk Bintuni sebagai daerah rawan konflik,”Tukasnya
Andriano menambahkan, pihaknya juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akar rumput agar bersama menjaga situasi kamtibmas demi mewujudkan keamanan sekaligus mematahkan stigma rawan konflik yang dikeluarkan Bawaslu RI menetakan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat sebagai daerah rawan konfil pemilu posisi pertama dengan skor 73,50 persen diatas Lombok Timur, NTB dengan skor persentase 71,89 persen tingkat kerawanan.
” Saya telah memerintahkan Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah distrik dan kampung untuk selalu melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk selalu menjaga dan menciptakan rasa aman. bhabinkamtibmas merupakan Garda terdepan untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat di Distrik dan kampung,”Tegasnya.
Sementara itu salah satu pimpinan Bawaslu Papua Barat Korwil Teluk Bintuni Muh Nazil Hilmie, S.Sos, saat dihubungi via seluler, Kamis (22/11) malam, menyikapi hal ini mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah untuk menetapkan pengawasan untuk meningkatkan dan mewujudkan standarisasi pemilu aman dan damai.
Sehingga dari hal itu, jajaran penyelenggara pemilu berharap, masyarakat dan partai politik di teluk bintuni, turut mengawal penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berlaku netral atau menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye politik praktis, sehingga pesta demokrasi dapat menjadi evoria pandangan politik cerdas dan merakyat dalam pembaharuan strategi yang bukan dengan cara saling mencurangi dan menuding satu sama lain dengan hal negatif, namun tetap profesional dan menjunjung tinggi nilai demokrasi sehat.
” Kunci sukses tahapan pemilu dibintuni ada tiga hal yang akan kita fokus kedepan. yakni, mencegah terjadinya PSU Ulang, Mencegah terjadinya Kampanye melibatkan ASN dan Fokus pada perhitungan suara sesuai ketentuan pada hari pelaksanan Pemilu dan Pileg nantinya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan waktu, agar terciptanya demokrasi yang berhasil bukan dengan PSU seperti tahun sebelumnya,”Tandasnya. [ian]
