Kritik Dampak Efisiensi Anggaran, Ini Kata Ketum HIPMI Papua Barat
KAIMANA, gardapapua.com — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPD Papua Barat, William Heinrich menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan di seluruh daerah, termasuk di Papua Barat.
Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di tanah Papua yang tengah mengalami proses pembangunan dan pemekaran wilayah, termasuk dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Jujur saja, di tanah Papua secara umum, kami baru saja mengalami pembentukan empat DOB. Wilayah yang dulu besar sekarang harus berbagi sumber daya, termasuk anggaran. Efeknya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan kini terbagi, dan tentunya menghambat proses pembangunan yang sangat dibutuhkan,”Ungkap William Heinrich, dalam wawancara dengan wartawan.
Menurut William, meskipun efisiensi anggaran diperlukan untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik, kebijakan ini tidak memperhitungkan kondisi khusus di Papua yang masih dalam tahap membangun infrastruktur dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan yang terhambat akibat terbatasnya anggaran akan sangat berdampak pada pengusaha lokal, khususnya bagi mereka yang berusaha mendukung pembangunan daerah.
“Di sini, di Tanah Papua, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan sumber daya manusia. Tetapi dengan pembagian anggaran yang semakin terbatas, tidak hanya sektor publik yang terdampak, tapi juga pengusaha lokal seperti kami yang bergantung pada adanya proyek dan program pemerintah untuk terus berkembang,”Ucap William dengan tegas.
Sebagai salah satu perwakilan pengusaha lokal, William berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih bijaksana dalam hal anggaran, khususnya di Papua. Ia mengusulkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, terutama yang sedang dalam fase pemekaran dan pembangunan.
“Saya berharap pemerintah pusat bisa melihat kondisi khusus yang ada di Papua. Kami butuh anggaran yang cukup untuk melanjutkan pembangunan, terutama di tengah kesulitan yang dihadapi pengusaha lokal. Jika kebijakan efisiensi anggaran tetap diberlakukan, kami khawatir akan semakin sulit untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,”Tegasnya.
Pernyataan William ini mencerminkan keresahan yang dirasakan oleh banyak pihak di Papua, khususnya pengusaha lokal yang merasakan dampak langsung dari kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. [JO/RED]
