Langkah Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, PUPR Gelar Seminar Laporan Akhir RTRW
MANOKWARI, gardapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)mengadakan seminar laporan akhir revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Niu Manokwari, pada Kamis (5/12/2024).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat.
Heribertus H. Wiryawan, ST., M.Sc, selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, menjelaskan, bahwa revisi RTRW menjadi prioritas, mengingat sejak pemisahan Papua Barat Daya, setiap provinsi perlu memiliki RTRW sebagai dasar perencanaan.
“RTRW ini penting untuk sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta dengan RTRW nasional. Semua program pembangunan, baik ekonomi, lingkungan, maupun sosial, harus dimasukkan dalam RTRW,”Ungkapnya.
Dimana dalam revisi ini, perhatian utama diberikan pada struktur dan pola ruang. “Revisi ini banyak menyangkut tentang struktur fisik, termasuk pembangunan jalan, bangunan pemukiman, dan kawasan hutan. Laut juga perlu mendapatkan ruang tersendiri dalam tata ruang wilayah kita,”Jelas Heribertus.
Dia juga menekankan pentingnya mengelola kawasan strategis agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, investasi di Papua Barat harus didorong, terutama di sektor pariwisata dan infrastruktur jalan.
Heribertus juga menyatakan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan RTRW, agar mereka tetap diberdayakan dalam setiap pembangunan.
“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa masyarakat adat tidak tertinggal. Mereka harus menjadi bagian dari setiap keputusan dan investasi yang ada di daerah ini,”Lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hery, salah seorang peserta seminar, menyampaikan bahwa revisi RTRW juga harus mempertimbangkan kawasan yang rawan bencana, seperti daerah longsor, serta memastikan adanya infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti tambak laut.
“Semua aspek ini harus diprioritaskan dalam RTRW agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan,”Tuturnya.
Revisi RTRW Provinsi Papua Barat, ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tanpa RTRW yang baik, pembangunan akan terhambat, terutama dalam menghadapi investasi dan proyek-proyek besar. “Jika tidak ada RTRW, pembangunan tidak akan memiliki pedoman yang jelas. Itulah mengapa revisi ini sangat penting untuk kemajuan Papua Barat,”Kata Heribertus.
Harapan besar diungkapkan agar hasil dari seminar ini dapat segera diselesaikan dan diterapkan, menjadikan RTRW sebagai acuan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. [JW/RED]
